shadow

Kualitas Pendidikan RI Masih Kalah Dengan Vietnam

Kualitas Pendidikan RI Masih Kalah Dengan Vietnam

Kualitas Pendidikan RI Masih Kalah Dengan Vietnam

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperbandingkan suasana anak-anak Indonesia bersama dengan negara lain. Salah satunya mengenai pendidikan.

Menurut dia, mutu pendidikan di Indonesia masih kalah jikalau dibandingkan bersama dengan negara tetangga, seperti Vietnam. Dalam beberapa PISA test, anak-anak Indonesia memperoleh nilai yang lebih rendah. Padahal, Indonesia lebih dulu menggerakkan komitmen 20 persen APBN untuk pendidikan.

Kualitas Pendidikan RI Masih Kalah Dengan Vietnam
Kualitas Pendidikan RI Masih Kalah Dengan Vietnam

“Kita jadi 2009 (Komitmen 20 persen APBN untuk pendidikan). Mereka (Vietnam)2010 barangkali 2013. Matematika anak-anak mereka dapat dapat 90, anak-anak kita 70 dapat hingga 50,” ujar dia waktu menghadiri Dialog Publik Pendidikan Nasional dan Halal Bihalal, di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

“Membaca, kelihatan sangat sederhana, tetapi membaca saja Indonesia berada di bawah. PISA test-nya di bawah. Kita mengidamkan tersedia pendidikan karakter, value, tetapi kita termasuk mengidamkan punyai anak yang dapat bersaing,” lanjut dia.

Dia mengatakan, anggaran pendidikan Indonesia tetap mengalami peningkatan tiap tiap tahun.  Anggaran pendidikan di dalam APBN 2017 sebesar Rp 419 triliun rupiah. Tahun 2018 naik menjadi Rp 444 triliun. Hal berikut mestinya ditunjang bersama dengan peningkatan mutu pendidikan Indonesia.


“Pasti otomatis naik (anggaran pendidikan). Yang lain turun naik sesuai kebutuhan, jikalau untuk bangun irigasi, naik, jikalau senang untuk pertanian, ya pertanian (naik),” kata dia

Dia pun menghendaki para guru termasuk jadi bertanggung jawab sehingga porsi anggaran yang demikian besar itu, betul-betul bermanfaat.

“Rp 444 triliun itu perlu dulu dipikirkan apa yang senang di capai, jangan itu cuma memenuhi amanat konstitusi,” dia menandaskan.

Ke Mana Larinya Anggaran Pendidikan Rp 444 Triliun?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat berkata soal perlindungan anggaran pendidikan sebesar Rp 444,13 triliun terhadap 2018. Menurutnya, itu merupakan tanggung jawab kolektif bagi bermacam elemen pemerintahan.

Sri Mulyani mengatakan, kasus pendidikan ini telah diatur dan dilaksanakan oleh banyak instansi maupun pihak pemerintahan. Ia menyebutkan, di tingkat pusat saja itu menjadi kewenangan tiga kementerian, yakni Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Semuanya punyai anggaran yang terkait bersama dengan pendidikan. Kemudian kita masih punyai banyak kementerian yang punyai anggaran pendidikan yang sifatnya adalah vokasional atau teknikal,” tuturnya di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, dari keseluruhan anggaran pendidikan kurang lebih Rp 444 triliun, dua pertiganya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang beberapa besar disisihkan untuk membayar guru.

“Guru itu termasuk gaji dan tunjangan yang kualitasnya masih perlu untuk diperbaiki. Jadi pertama tentu saja mutu guru dan mutu tunjangannya, sehingga betul-betul mencerminkan kebutuhan mereka untuk dapat memberikan pengajaran yang baik,” kata dia.

Hal lain yang perlu dicermati, katanya, yakni mengenai efektivitas pengajaran di kelas-kelas di dalam sekolah. Sri Mulyani menekankan, mutu kurikulum serta metode pembelajaran menjadi sangat penting.

“Ini tentu menjadi suatu yang kita memandang sebagai kasus yang komplit, sehingga kita dapat membangun kiat pembangunan sumber kekuatan manusia. Terutama mengenai tantangan-tantangan yang muncul, apakah itu industrislisasi, teknologi yang berubah, dan keterbukaan informasi,” tukas Sri Mulyani. sumber : https://www.gurupendidikan.co.id/contoh-surat-kuasa/