shadow

Unas-Kedaulatan Guru, SBMPTN-Calon Guru

Unas-Kedaulatan Guru, SBMPTN-Calon Guru

Unas-Kedaulatan Guru, SBMPTN-Calon Guru

Dalam medio tahun 2015, dunia pendidikan di negeri ini bakal menghelat ‘hajatan’ besar, pertama; Ujian Nasional (Unas) dan yang kedua, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Bicara tentang yang agenda yang pertama, apa-pun namanya kelak entah Ujian Nasional atau Evaluasi Nasional, ditunaikan secara online (paperless) atau offline (paper test), berkenan paket soal sejumlah 20 tipe atau cuma 2 jenis, masyarakat udah terlalu berharap, tradisi tahunan ‘hajatan’ ini makin lama bertambah memiliki kwalitas didalam penyelenggaraan dan hasilnya. Sebab, meski negara ini udah menyelenggarakan unas sepanjang bertahun-tahun, faktanya permasalahan klasik selalu saja susah diselesaikan bersama baik, seperti terlambatnya distribusi naskah soal di beberapa provinsi, ‘bocornya’ naskah soal yang ditunaikan oleh oknum penyelenggara unas sendiri, politisasi beberapa item soal unas, dan lain-lain. Sungguh ironis dan miris, bila unas terhadap tahun ini bakal bernasib lebih jelek daripada yang udah lalu.

Unas-Kedaulatan Guru, SBMPTN-Calon Guru

Terobosan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pas ini adalah menegaskan unas 2015 tidak kembali menentukan kelulusan. Unas SMA yang bakal dihelat tanggal 13 – 15 April 2015, dan SMP terhadap tanggal 4-6 Mei 2015, kelulusan siswanya murni ditetapkan oleh guru dan sekolah. Artinya Kemendikbud udah mengembalikan kedaulatan guru untuk mengevaluasi siswa seperti terhadap beberapa tahun yang lalu.

Menarik dilihat beberapa alasan Kemendikbud menghapus kebijakan unas sebagai penentu kelulusan siswa, antara lain: banyak laporan tabiat kecurangan untuk “menyukseskan” unas. Kemudian, tabiat negatif teaching to test, yaitu pembelajaran bersama menitikberatkan latihan soal-soal unas. Lalu, siswa termasuk menjadi korban kecurangan dan mengalami stres yang berlebihan. Semua itu dipicu pembawaan Unas sebagai high-stake testing artinya ujian yang berbahaya tinggi (JP, 25/1/2015). Alasan ini udah menjadi rahasia lazim yang tidak kudu ditutup-tutupi lagi, dan bila selalu dilanjutkan maka praktek kecurangan-kecurangan itu bakal menjadi tradisi (baca: dosa) tahunan. Parahnya lagi, ketidakjujuran ini udah sistematis dan masif atas perintah berasal dari pimpinan/atasan lembaga pendidikannya. Kejujuran yang didengung-dengungkan dan bahkan peserta ujian menuliskan kata kejujuran itu didalam lembar jawaban komputernya, tak lebih cuma cuman tradisi yang dikhianati sendiri. Wajar dan udah sepantasnya bila kemudian kebijakan menghapus unas sebagai penentu kelulusan ini dihapuskan.

Sebagai gantinya, sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan lulus tidaknya peserta didiknya sendiri, dan penilaian kelulusan siswa tidak cuma mengacu terhadap penilaian semua mata pelajaran tapi termasuk tabiat siswa sepanjang menempuh studi. Pesan Anies, pihak sekolah dan guru kudu menjaga mutu penilaian akhir berasal dari peserta didiknya, bersama berdaulat itu bukan artinya kemudian pihak sekolah dan guru sembrono didalam memberikan nilai, yang mutlak lulus. Kedaulatan yang diberikan kudu terlalu menjadi cara awal meningkatkan mutu peserta didik, bukan sebaliknya. Stake holder pendidikan di lembaganya masing-masing kudu mengawal dan ikut menyukseskan penyelenggaraan unas tahun ini menjadi lebih baik, lebih manusiawi seperti yang dicita-citakan bersama.

Hajatan yang kedua adalah SBMPTN. Penulis mengidamkan memfokuskan terhadap program pemerintah didalam menghasilkan calon guru yang berkualitas. Karena ditangan seorang guru yang berkualitaslah, sumber daya manusia (SDM) di negeri ini dipertaruhkan, termasuk berhasil tidaknya unas diatas. Oleh karenanya, penulis menjadi terlalu berkepentingan mengingatkan semua pihak tentang proses SBMPTN ini. Abduhzen (Kompas, 26/1/2015) tak kalah memberikan warning tegas bersama mengutip hasil riset Profesor Beeby terhadap awal tahun 1970-an bahwa persoalan kritis pendidikan di Indonesia di antaranya praktek (mengajar) di kelas yang membosankan. Fakta ini seakan menguat bersama laporan Kemendikbud di tahun 2012 yang lalu, bahwa prestasi guru berasal dari hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) perlihatkan cuma 42,25% guru yang dinyatakan kompeten dan bila dilihat nilai rata-rata guru didalam Uji Kompetensi Guru (UKG) cuman 47,6.

Tak cuma angka-angka tersebut yang menyebabkan miris dunia pendidikan kita, bakal tapi opini yang berkembang belakangan ini, udah berjalan pergeseran dorongan lulusan SMA untuk menjadi seorang guru. Imbas berasal dari ada sertifikasi guru dan dosen, disinyalir pengaruhi paradigma profesi guru yang pertama dan utama yaitu pengabdian (mendidik bersama sepenuh hati) menjadi paradigma mengejar faktor perekonomian, persoalan pengabdian menjadi urusan belakangan. Apalagi, riset Bank Dunia di tahun 2009 – 2011, perlihatkan usaha profesionalisme guru bersama sertifikasi portofolio sepanjang ini tidak berimplikasi terhadap peningkatan mutu guru dan mutu hasil belajar murid. Kegiatan itu cuma memperbaiki ekonomi guru dan meningkatkan minat menjadi guru, tapi tidak berbanding lurus bersama peningkatan profesionalisme dan atau kenerja guru. (M. Abduhzen, 2015).

Kesimpulannya, pengambil kebijakan pendidikan di negeri ini kudu melangkah tegas dan tepat. Diolah berasal dari beraneka sumber, Rochmat Wahab (Rektor UNY) selaku Ketua Panitia Nasional SBMPTN 2015, mengakui bahwa masih bakal mengembangkan seleksi tertentu untuk calon mahasiswa guru. Karena, perihal itu belum mampu ditunaikan untuk tahun ini. Padahal secara terpisah, Kepala Sub-direktorat Pendidikan Tinggi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Al-Humami mengatakan, didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, penguatan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) menjadi keliru satu langkah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tidak keliru bila kemudian Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo mengatakan, LPTK sebagai pendidik calon guru lewat reformasi dan penguatan kurikulum bakal ditingkatkan bersama mengembangkan seleksi tertentu untuk calon mahasiswa yang mencukupi syarat-syarat sebagai guru.

Cukup banyak kuantitas LPTK di negeri ini, berdasarkan Data Pokok Pendidikan Tinggi Ditjen Pendidikan Tinggi, sampai tahun 2015 terdata ada 4.190 program belajar bidang pendidikan. Jumlah LPTK yang memiliki program belajar pendidikan menggapai 415 LPTK. Maka berasal dari itu, peningkatan mutu pendidikan calon guru lewat penguatan LPTK menjadi perihal yang mutlak, kedepan diinginkan bakal menjamin ketersediaan calon-calon guru bermutu dan terstandarisasi di semua jenjang pendidikan dan di perguruan tinggilah fokus kebijakan ini disandarkan lima tahun ke depan.