shadow

Jenis pajak yang ada di Indonesia.

SEJARAH HUKUM PAJAK DI INDONESIA DAN DI DUNIA

Jenis pajak yang ada di Indonesia.

SEJARAH HUKUM PAJAK DI INDONESIA DAN DI DUNIA
SEJARAH HUKUM PAJAK DI INDONESIA DAN DI DUNIA

Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak Undang-Undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:

 

  1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;

 

  1. Aturan Bea Meterai;

 

  1. Ordonansi Bea Balik Nama;

 

  1. Ordonansi Pajak Kekayaan;

 

  1. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;

 

  1. Ordonansi Pajak Upah;

 

  1. Ordonansi Pajak Potong;

 

  1. Ordonansi Pajak Pendapatan;

 

  1. Ordonansi Pajak Perseroan;

 

  1. Undang-Undang Pajak Radio;

 

  1. Undang-Undang Pajak Pembangunan I;

 

  1. Undang-Undang Pajak Peredaran;

 

   Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Sedangkan setelah tahun 1983, Indonesia melakukan tax reform (reformasi perpajakan) dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya         masih bersifat official assessment menjadi sistem self assessment. Sejak tax reform tahun 1983             hingga saat ini, ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku adalah:

 

  1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);

 

  1. Undang-Undang Pajak Pajak Penghasilan (UU PPh);

 

  1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN);

 

  1. Undang-Undang Bea Meterai (UU BM);

 

  1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);

 

  1. Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (UU BPHTB);

 

  1. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP);

 

  1. Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP);

 

  1. Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP);

 

  1. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Baca Juga :