shadow

Mampukah Sistem Zonasi Menjawab Pemerataan Siswa dan Mutu Pendidikan?

Mampukah Sistem Zonasi Menjawab Pemerataan Siswa dan Mutu Pendidikan

Mampukah Sistem Zonasi Menjawab Pemerataan Siswa dan Mutu Pendidikan?

Mampukah Sistem Zonasi Menjawab Pemerataan Siswa dan Mutu Pendidikan
Mampukah Sistem Zonasi Menjawab Pemerataan Siswa dan Mutu Pendidikan

Persaingan masuk sekolah negeri kerap membuat waswas. Persaingan antarcalon siswa ketat. Diperlukan kecermatan saat mendaftar. Salah satunya terkait sistem zona. Pendaftar tidak merata.

PENDAFTARANonline penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMPN berakhir 15 Juni lalu. Hasilnya, lembaga yang dijuluki sekolah favorit tetap mendominasi pendaftaran. Jumlahnya membeludak. Di sisi lain, peminat sekolah pinggiran cenderung sedikit.
Mampukah Sistem Zonasi Menjawab Pemerataan Siswa dan Mutu Pendidikan?
SMPN Yang Kurang Pendaftar (Grafis: Herlambang/Jawa Pos/JawaPos.com)

Fenomena tersebut mengulang cerita PPDB tahun-tahun sebelumnya. Belum banyak perubahan. Padahal, pada tahun pelajaran 2017–2018, PPDB menerapkan aturan baru, yaitu sistem zonasi. Sekolah-sekolah negeri dikelompokkan berdasar zona.

Pembagian zona sekolah mempertimbangkan tempat tinggal calon siswa. Calon siswa dari zona A dianjurkan tidak mendaftar ke sekolah luar zona. Jika nekat, peluang mereka kecil. Sebab, kuota pendaftar luar zona dibatasi hanya 5 persen dari total pagu.

Aturan sistem zonasi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 17/2017 tentang PPDB. Sistem zonasi merupakan upaya pemerataan jumlah pendaftar dan kualitas pendidikan.

”Tujuannya bagus, agar calon peserta didik tidak menumpuk di sekolah-sekolah yang dianggap favorit,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Gresik Mahin Muchtar kemarin (29/6).

Bagaimana realisasinya? Hasilnya belum sesuai harapan. Penerapan sistem zonasi belum efektif. Buktinya, persebaran jumlah pendaftar sekolah negeri tetap tidak merata. Ada kesenjangan jumlah calon peserta didik antara sekolah yang dianggap favorit dan sekolah pinggiran.

SMPN 4 Sidayu, misalnya. Hingga pendaftaran ditutup, pagu sekolah tersebut belum terpenuhi. Padahal, pagunya hanya 96 anak. Jumlah pendaftar ternyata cuma 43 anak. Kepala SMPN 4 Sidayu Daifi mengakui, jumlah pendaftar di sekolahnya seperti mengulang fenomena PPDB tahun-tahun sebelumnya. ”Memang seperti itu pendaftar di sekolah kami,” ujarnya.

Jadi? Seluruh pendaftar, yaitu 43 anak, pasti diterima. Syaratnya,

calon peserta didik tetap mengikuti tes potensi akademik (TPA) pada 5 Juli. Sebab, selain nilai ujian sekolah (US) SD, TPA menjadi syarat mutlak kelulusan dalam PPDB. ”Kalau ikut TPA, pasti diterima,” ucapnya.

Meski demikian, Daifi masih optimistis sekolahnya mampu memenuhi 96 bangku siswa baru. Sebab, selain menjadikan pilihan pertama, ada pendaftar yang memilih SMPN 4 Sidayu sebagai pilihan kedua dan ketiga.

Selain itu, Daifi mengharapkan limpahan calon peserta didik dari sekolah lain. Terutama SMPN 1 Sidayu dengan 311 pendaftar. ’’Saya optimistis masih bisa (memenuhi pagu, Red),” tutur pria asal Bawean tersebut.

Pada 2016, SMPN 4 Sidayu termasuk lembaga yang tidak memenuhi pagu.

Tahun lalu, dari pagu 96, sekolah itu hanya bisa menjaring 62 siswa. Akhirnya, rencana tiga rombongan belajar (rombel) menciut menjadi dua rombel.

Kekurangan pendaftar juga terjadi di SMPN 3 Balongpanggang. Pagunya 128, tapi hanya ada 88 pendaftar. Meski demikian, Kepala SMPN 3 Balongpanggang Burhanuddin optimistis pagu bisa terpenuhi. ’’Masih ada pendaftar yang memilih pilihan kedua dan ketiga. Itu harapan kami,” katanya.

Burhanuddin juga mengaku cukup puas. Sebab, jumlah pendaftar dalam PPDB 2017 masih lebih baik daripada 2016. Tahun lalu, hanya ada 55 pendaftar di SMPN 3 Balongpanggang. Sekolahnya tertolong oleh limpahan pendaftar dari SMPN 1 Balongpanggang.

Di sisi lain, Burhanuddin memaklumi kondisi tersebut. Stigma sekolah pinggiran

masih melekat di lembaganya. Sulit dijangkau transportasi. Sekolah di Desa Pacuh, Balongpanggang, berjarak sekitar 5 kilometer dari jalan utama. ’’Itu membuat orang tua malas menyekolahkan anaknya ke sini,” ujarnya. Padahal, sekolahnya memperoleh akreditasi A dan berstatus adiwiyata.

SMPN 4 Sidayu dan SMPN 3 Balongpanggang adalah dua di antara 16 SMPN yang terancam kekurangan pendaftar. Pendaftar di satu sekolah sangat jomplang dengan lembaga lain (

 

Baca Juga :