shadow

Wisata Edukasi, Museum Pendidikan Nasional

Wisata Edukasi, Museum Pendidikan Nasional

Wisata Edukasi, Museum Pendidikan Nasional

 

Wisata Edukasi, Museum Pendidikan Nasional

Wisata Budaya merupakan tempat rekreasi yang tidak hanya untuk berwisata saja, tetapi dapat menambah wawasan para pengunjungnya. Dikemas secara menarik, dengan metode belajar sambil bermain, hal tersebut tentu saja akan menambah minat warga untuk mengunjunginya. Rekomendasi kali ini adalah Museum Pendidikan Nasional yang berlokasi di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung, tepatnya berada di kawasan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Dilansir dari situsnya

Museum Pendidikan Nasional didirikan atas prakarsa Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata M.Pd, dan didukung oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Lc. Tempat ini merupakan wahana pusat penelitian, serta sumber belajar dan pembelajaran, yang dapat meningkatkan kompetensi pendidik maupun wawasan pembelajar.

Museum Pendidikan Nasional merupakan wisata budaya di Jawa Barat dan Nasional

Museum ini menyajikan wahana bagi pengunjung untuk dengan beberapa konsep, diantaranya melihat koleksi (something to see), tetapi bisa melakukan sesuatu (something to do) dan berbagai pengalaman (something to share), serta membeli sesuatu yang dapat menjadi kenang-kenangan (something to buy).

Museum Pendidikan Nasional merekam jejak sejarah pendidikan nasional melalui upaya konservasi, edukasi dan riset serta rekreasi yang diberi temaLeading and Outstanding. Terdiri dari 5 lantai, Museum ini menyajikan ruangan audiovisual, diorama yangmenceritakan sejarah pendidikan mulai dari masa prasejarah, pendidikan klasik, pendidikan berbasis agama, dan pendidikan kolonial. Hal yang menarik lainnya adalah museum ini menampilkan seragam sekolah dari masa ke masa dan ijazah serta rapot, lengkap dengan diorama suasana kelas.

Museum Pendidikan Nasional

Tidak hanya itu, Museum Pendidikan Nasional memberikan pengalaman yang menarik karena para pengunjung dapat mencoba beberapa fasilitas yang disediakan. Diantaranya adalah pengunjung dapat duduk di bangku kelas yang berada pada suasana kelas Perguruan Tinggi Pendidikan Guru pada zaman dahulu. Selain itu, pengunjung dapat berfoto, menonton video,dan dapat bermain pada komputer interaktif.

Selain menyajikan edukasi sejarah mengenai pendidikan, Museum Pendidikan Nasional juga memberikan gambaran UPI di masa depan. Terdapat pula miniatur kawasan UPI yang dapat dilihat para pengunjung secara menyeluruh. Disediakan pula ruang pendukung seperti ruang perpustakaan, ruang riset, dan ruang pamer temporer.

Tentunya dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari kegiatan dan proses pendidikan

Di Museum Pendidikan Nasional, kita dapat mengetahui perkembangan pendidikan, termasuk pendidikan di Jawa Barat. Perkembangan pendidikan di wilayah Jawa Barat antara tahun 1920 sampai dengan tahun 1961. Pendidikan di Jawa Barat terasa kental dengan pendidikan berbasis multibudaya dan multietnis, serta dekat dengan lingkungan alam. Hal tersebut telah merefleksikan sifat masyarakat Jawa Barat itu sendiri.

Jika berminat menunjungi Museum Pendidikan Nasional, jam operasional tempat ini buka setiap Senin-Kamis jam 09.00 – 15.00, dan Jumat jam 09.00 – 15.30. Untuk Sabtu dan Minggu tutup, kecuali sebelumnya telah melalui reservasi dengan minimal pengunjung 300 orang. Dan Museum ini juga tutup di Hari Libur Nasional/Institusi.

 

Artikel Terkait:

Peta Baru dan Zombie Mode Hadir di PUBG Mobile

Peta Baru dan Zombie Mode Hadir di PUBG Mobile

Peta Baru dan Zombie Mode Hadir di PUBG Mobile

 

Peta Baru dan Zombie Mode Hadir di PUBG Mobile

Jakarta – Sesuai janji

PUBG Mobile bakal kedatangan konten zombie mode lewat update gim versi 0.10.5 yang bakal dirilis dalam waktu dekat ini.

Akhir tahun lalu, Tencent mengumumkan mereka bermitra dengan Capcom untuk menghadirkan zombie mode yang diadopsi dari gim Resident Evil 2.

Meski kedua perusahaan masih tutup mulut bakal seperti apa zombie mode dan ukuran peta yang digunakan, berbagai bocoran informasi tersebut sudah marak bermunculan di internet.

Di dalam zombie mode

gamer harus bekerja sama dengan pemain PUBG Mobile lainnya untuk memberantas zombie yang muncul di peta, sebagaimana dikutip dari laman NDTV, Kamis (17/1/2019).

Bedanya, peta zombie mode ini akan memiliki ukuran yang lebih kecil ketimbang dari ukuran map Erangel, Vikendi, dan Miramar yang sudah ada di PUBG Mobile saat ini.

Item dan Senjata Baru

Selain menambah zombie mode ke dalam gim, pengembang juga menyertakan item kosmetik bagi pengguna Royale Pass di season ke-5 gim PUBG Mobile.

Adapun item baru yang bakal muncul di update 0.10.5, termasuk kostum, skin senjata, dan gaya rambut untuk digunakan di dalam gim.

Gamer juga bakal mendapati fitur death cam baru yang memperlihatkan bagaimana kamu mati di PUBG Mobile.

Selain itu

gamer juga bakal menemukan senjata baru bernama MK 47 Mutant, aksesoris senjata laser sight, dan becak (atau Tukshai seperti yang disebut di PUBG Mobile).

Kapan PUBG Mobile Versi 0.10.5?

Memainkan PUBG Mobile di Huawei Nova 3i (Foto: screenshot)
Meski update-an di atas bakal hadir di PUBG Mobile versi 0.10.5, banyak yang berspekulasi zombie mode bakal “ditahan” hingga peluncuran 0.11.0 atau lebih.

Hal tersebut didasarkan alasan, Capcom, bakal merilis Resident Evil 2 remake pada 25 Januari 2019.

Karena itu, masuk akal bilamana Tencent bakal memperbarui gim PUBG Mobile sebelum gim Capcom meluncur, yakni sekitar 18-20 Januari.

 

Sumber : http://situsiphone.com/

25 Guru Ikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMKN 9 Bandung

25 Guru Ikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMKN 9 Bandung

25 Guru Ikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMKN 9 Bandung

 

25 Guru Ikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMKN 9 Bandung

Pendidikan dan pelatihan program Pengembangan Keprofesian

Sebanyak 25 guru Mengikuti pendidikan dan pelatihan program Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB) bidang keahlian Tata Boga di SMKN 9 Bandung, Sabtu 4 November 2018. kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kompetensi guru.

Ketua panitia acara

Aep Saepudin mengatakan acara ini dihadiri oleh 25 guru yang terdiri 5 sekolah dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia yakni provinsi Jawa Barat provinsi Jakarta dan provinsi Banten. 5 sekolah tersebut antara lain SMKN 27 Jakarta SMKN 3 Bogor SMKN 3 Tangerang SMKN 57 Jakarta dan SMKN 9 Bandung.

Satu guru berhalangan hadir

jadi kegiatan sekarang diikuti 25 guru. Untuk proses pemilihan guru dan agenda kegiatan itu wewenang dari Kementerian kita disini hanya sebagai pelaksana dan dipercaya untuk mengadakan kegiatan ini di SMKN 9 Bandung,” tutur Asep saat ditemui setelah Acara.

Aep menjelaskan kelengkapan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan PKB menjadikan SMK 9 Bandung dipercaya menjadi sekolah pelaksana. “Sarana dan prasarana kami di bidang tata boga itu sudah lengkap Jadi bukan tanpa alasan kenapa kita jadi pelaksana kegiatan,” kata Aep.

dia menuturkan tujuan diadakannya kegiatan PKB ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang keahlian tata boga.

Salah satu peserta

Ummi Minarsari ingat akan menjadi penting adanya kegiatan PKB tersebut. Karena menurutnya, revitalisasi SMK tidak hanya berbentuk pembangunan sarana, melainkan kompetensi guru. “Di 2018 ini pemerintah mulai mulai mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi guru, ini menjadi penting bagi kita sebagai pengajar,” tutur Guru SMKN 9 Bandung tersebut.

Dalam prosesnya kegiatan PKB di bidang tata boga ini dibagi menjadi 2 klaster. Pertama yaitu klaster pelayanan makan dan minum sedangkan pasar kedua yaitu pembuatan makanan Indonesia. “Dengan tugas daring dan tes tertulis serta PKB tersebut, kita nantinya akan mendapatkan tersertifikasi di barang keahlian (Tata Boga) ini,” katanya menambahkan.

 

Sumber : https://pengajar.co.id/

Sebelum Beli Pelembap, Perhatikan 3 Hal Berikut Ini

Sebelum Beli Pelembap, Perhatikan 3 Hal Berikut Ini

Sebelum Beli Pelembap, Perhatikan 3 Hal Berikut Ini

 

Sebelum Beli Pelembap, Perhatikan 3 Hal Berikut Ini

Pelembab

Jakarta Pelembap atau moisturizer merupakan produk basic dalam perawatan wajah, sebab pelembap merupakan termasuk produ perawatan sehari-hari. Jadi seharusnya kita sudah memilikinya di meja rias!

Meski namanya ‘pelembap’, fungsi produk yang satu ini bukan hanya untuk melembapkan. Lebih jauh, pelembap bisa mengencangkan kulit, menutrisi, sampai mencegah penuaan dini. Untuk itu, penting sekali memilih produk pelembap yang tepat guna, sesuai dengan kebutuhan.

Sebelum memutuskan untuk membeli pelembap, perhatikan 5 hal berikut dari pelembapmu agar tidak salah beli, ya!

1. Bahan Dasar yang Sesuai dengan Jenis Kulit

Bahan dasar pelembap akan sangat mempengaruhi tekstur dan bagaimana pelembap itu menempel di wajah. Misal, pelembap yang berbahan dasar minyak biasanya berbentuk krim dan tidak cocok dipakai untuk kulit yang sudah berminyak, karena akan memperparah komedo. Pakailah pelembap berbahan dasar air jika kulitmu sudah berminyak. Lihat apakah ada label “non-comedogenic” atau “oil-free” di kemasannya.

Untuk kulit sensitif, cari pelembap yang memiliki kandungan hypoallergenic. Untuk kulit wajah yang kering, pakai pelembap dengan formula hyluronic acid dan dimethicone.

2. Cermati Komposisi

Aplikasikan sunscreen atau moisturizer terlebih dahulu?

Seperti yang tadi telah disebutkan, pelembap juga punya “fungsi sampingan”. Ada pelembap yang mengandung antioksidan baik dari chamomile, teh hijau, dan pomegranate yang bisa mencegah penuaan dini.

Selain itu, ada pelembap yang mengandung SPF sehingga kamu tak perlu lagi menggunakan sunscreen berbeda. Praktis! Cari juga bahan-bahan yang baiknya tidak digunakan oleh kondisi kulitmu. Jika ada, berarti pelembap tersebut tidak cocok untukmu.

3. Perhitungkan Faktor Cuaca

Kamu mungkin butuh produk pelembap berbeda untuk musim yang berbeda. Kuncinya ada di cuaca. Di musim panas, kamu mungkin butuh pelembap ekstra serta kandungan SPF yang lebih besar agar kulitmu terlindungi dari paparan matahari. Demikian pula jika kamu ingin berkunjung ke negara dengan suhu ekstrem, pastikan pelembapmu super duper melembapkan agar kulitmu tidak kering.

 

Artikel Terkait: 

Kiat Memilih Desain Cheongsam yang Sesuai Bentuk Tubuh

Kiat Memilih Desain Cheongsam yang Sesuai Bentuk Tubuh

Kiat Memilih Desain Cheongsam yang Sesuai Bentuk Tubuh

 

Kiat Memilih Desain Cheongsam yang Sesuai Bentuk Tubuh

Jakarta Elegan

seksi, dan abadi tiga hal yang bisa mendeskripsikan busana cheongsam. Busana ini biasanya mulai dipersiapkan menjelang perawayaan tahun baru Cina dan acara formal lainnya.

Menggunakan siluet fit body yang dirancang memamerkan lekuk tubuh, membuat kamu terlihat memesona pada acara forma seperti pernikahan dan tahun baru Lunar. Tidak hanya itu, kini cheongsam pun sudah didesain kasual sehingga bisa digunakan sehari-hari ke kantor.

Karena desainnya yang unik, membuat beberapa orang kesulitan memilih desain cheongsam yang sesuai dengan bentuk tubuh mereka. Apakah dengan atau tanpa lengan, kerah tinggi atau rendah, hingga dengan desain cut out di bagian dada atau tidak?

Jika kamu adalah salah satunya, tidak perlu khawatir dan bingung, berikut kiat memilih cheongsam menyesuaikan bentuk tubuhmu, seperti dilansir dari situs Herworld, Jumat (11/1).

1. Persiapan sebelum pergi berbelanja cheongsam

Untuk memudahkan saat proses fitting ketika berbelanja, disarankan untuk kamu menggunakan pakaian dalam yang mulus tanpa tekstur. Selain itu untuk lebih membantu pakailah sepatu hak tinggi untuk menyesuaikan seberapa panjang cheongsam yang kamu butuhkan.

2. Pilih desain dan tinggi kerah sesuai dengan bentuk leher

Jika kamu merasa memiliki leher yang lebih pendek, pilih desain dengan kerah yang lebih rendah karena akan menciptakan ilusi leher yang lebih panjang. Kamu juga bisa menggunakan desain v-neck pada kerah cheongsam agar lebih nyaman.

3. Material kain yang nyaman

Pilih kain dengan serat kain alami karena sesuai dengan iklim topis di Indonesia. Pilih juga lapisan kain yang tidak terlalu tebal agar ada celah untuk isolasi udara.

4. Tentukan desain cut out

Kamu bisa menentukan celah cut out menyesuaikan bentuk tubuh kamu. Kamu bisa memilih bagian menempatkan cut out, bisa pada bagian dada atau di punggung. Bisa juga pada kedua sisi perut kiri dan kanan. Hal ini disesuaikan dengan keindahan tubuh yang ingin kamu tonjolkan.

Sumber : https://www.modelbajumuslimbatik.com/

Definisi Implementasi Politik Strategi Nasional Lengkap

Definisi Implementasi Politik Strategi Nasional Lengkap

Definisi Implementasi Politik Strategi Nasional Lengkap

 

Definisi Implementasi Politik Strategi Nasional Lengkap

Implementasi Politik Strategi Nasional

Politik dan Strategi Nasional Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Politik juga memiliki bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya – upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada, maka dari itu diperlukan pengaturan strategi, karenan strategi merupakan bagian dari politik untuk mencapai suatu tujuan yang diperoleh dengan cara-cara dan pemikiran dalam menyelesaikan masalah maupun untuk memperoleh suatu hasil yang diinginkan.

Beberapa penerapan Implementasi Polstranas (Politik Strategi Nasional) dalam berbagai bidang, berikut ini adalah contohnya implementasi :

A. Bidang Hukum.
B. Bidang Ekonomi.
C. Bidang Politik :
D. Bidang Pertahanan dan Keamanan

A. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum

1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.
3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang– undang.
5) Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI), untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
7) Mengembangkan peraturan perundang–undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8) Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9) Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

B. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi

1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
2) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama uasaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya local.
3) Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.
4) Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama pengusaha kecil,menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai dengan kebutuhan.
5) Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan susidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur , serta penghematan pengeluaran.
6) Mempercepat rekapitulasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil,dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian.
7) Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama asset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan. dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelolaan aset negara diatur dengan undang–undang.
8) Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
9) Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.
10) Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
11) Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.
12) Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.
13) Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat.
14) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan disetiap daerah.
15) Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar.

C. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik

1) Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah– masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.
2) Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
3) Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4) Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.
5) Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kineja lembaga–lembaga negara dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.
6) Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yaitu demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
7) Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
8) Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas–luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan nonpartisan selambat–lambatnya pada tahun 2004.
9) Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.
10) Menindak lanjuti paradigma Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam bernegara. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan nasional dilakukan melalui lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Negara.

D. Implementasi poliitik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan

1) Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redifinisi, dan reakrualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alar ncgara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membanru menyelenggarakan pembangunan.
2) Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Kekuatan utama ini didukung oleh komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib l atih, membangun kondisi juang, dan mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat.
3) Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
4) Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas ke¬amanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
5) Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indo¬nesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan profesionalisme sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat.

Sumber : https://pendidikan.co.id/

TARIF PAJAK PADA PERTAMBAHAN NILAI

TARIF PAJAK PADA PERTAMBAHAN NILAI

TARIF PAJAK PADA PERTAMBAHAN NILAI

TARIF PAJAK PADA PERTAMBAHAN NILAI
TARIF PAJAK PADA PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai

  1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
  2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
  3. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
  2. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

CARA MENGHITUNG PAJAK

  1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.
  2. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
  3. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
  4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
  5. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
  6. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
  7. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  8. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  9. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  • perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
  • pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
  • pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
  1. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Baca Artikel Lainnya:

OBJEK PAJAK

OBJEK PAJAK

OBJEK PAJAK

OBJEK PAJAK
OBJEK PAJAK

Objek Pajak Pertambahan Nilai

  1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  2. impor Barang Kena Pajak;
  3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  4. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
  6. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Barang Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  2. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
  4. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Jasa Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

  1. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
  2. jasa di bidang pelayanan sosial;
  3. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
  4. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  5. jasa di bidang keagamaan;
  6. jasa di bidang pendidikan;
  7. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
  8. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
  9. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
  10. jasa di bidang tenaga kerja;
  11. jasa di bidang perhotelan;
  12. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  1. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah:
  • kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi;
  • kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga;
  • kelompok mesin pengatur suhu udara;
  • kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio;
  • kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.
  1. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah:
  • kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut pada huruf a;
  • kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya;
  • kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut pada huruf a;
  • kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik;
  • kelompok wangi-wangian;
  1. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah:
  • kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
  • kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada huruf a.
  1. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah:
  • kelompok minuman yang mengandung alkohol;
  • kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan;
  • kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool;
  • kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu;
  • kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya;
  • kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut pada huruf c, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
  • kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
  • kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;
  • kelompok jenis alas kaki;
  • kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
  • kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik;
  • Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan.
  1. Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), adalah:
  • kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus;
  • kelompok pesawat udara selain yang dimaksud pada huruf d, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
  • kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada huruf a dan huruf c;
  • kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
  1. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), adalah:
  • kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut pada huruf d;
  • kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya;
  • kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
  1. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah:
  • kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder; dan
  • kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
  1. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah:
  • kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc; dan
  • kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.
  1. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:
  • kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc; dan
  • kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
  1. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa :
  • kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;
  • kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc; dan
  • kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.
  1. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
  2. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen), adalah:
  • kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc; dan
  • kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.
  1. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), adalah :
  • kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;
  • kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4×4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;
  • kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc;
  • trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.
  1. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah:
  • kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum;
  • kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
  • kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI;
  • kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.

Sumber: https://sel.co.id/

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

  1. Pajak Objektif. Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu.
  2. Dikenakan pada setiap rantai distribusi (Multi Stage Tax). Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP Penjual berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkannya.
  3. Menggunakan mekanisme pengkreditan. Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.
  4. Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP/JKP dikonsumsi di dalam Daerah Pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.
  5. Merupakan beban konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban PKP karena beban PPN tersebut pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.
  6. Netral terhadap persaingan. PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan.
  7. Menganut destination principle. Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang tetap dinamakan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.

Istilah Umum

  1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
  3. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
  4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
  5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
  6. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
  7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
  8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
  10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.
  11. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
  12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
  13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
  14. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf m yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
  15. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf n yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
  17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
  18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
  19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
  20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.
  21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
  22. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
  23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
  25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.
  26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
  27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Sumber: https://duniapendidikan.co.id/

5 Inspirasi Pakai Gamis Simpel Saat Lebaran

5 Inspirasi Pakai Gamis Simpel yang Nyaman saat Lebaran

5 Inspirasi Pakai Gamis Simpel Saat Lebaran

5 Inspirasi Pakai Gamis Simpel yang Nyaman saat Lebaran
5 Inspirasi Pakai Gamis Simpel yang Nyaman saat Lebaran

 

Sedang mencari pakaian yang cocok untuk Lebaran? Mau coba pakai gamis? Pakaian yang satu ini tampak simpel dan elagan untuk kamu pakai di hari Lebaran? Ingin lihat inspirasi gamis untuk Lebaran? Simak 5 inspirasi pakai gamis simpel yang nyaman saat Lebaran pada artikel berikut. Dijamin kamu akan tampil menarik saat Lebaran.

Tampil klasik dengan aksen ruffle

Ingin tampil effortless saat Lebaran? Pilih saja gamis yang memiliki aksen ruffle, biasanya aksen ini hadir dibagian tangan atau bawah pakaian. Untuk menambahkan kesan formal, pilihan detail batu pada pakaian cukup memberikan sentuhan elegan sehingga cocok menjadi outfit saat berkunjung ke rumah saudara

Tampil simpel dengan warna soft

Tidak suka tampil ribet saat Lebaran ? Tiru gaya Zaskia Adya Mecca ini! Ia tampil dengan gamis berwarna cokelat muda dengan detail tangan puffy sleeves atau tangan yang sedikit menggelembung. Detail tersebut, mampu membat tampilan menjadi lebih elegan saat Lebaran Untuk sepatunya Zaskia terlihat tampak simpel dengan menggunakan sepatu sandal putih.

Gamis warna nude yang lembut dan manis ala Dwi Handayani

Kamu suka tampil feminin dengan tampilan warna nude yang lembut? kalau begitu gaya Dwi Handayani yang satu ini bisa kamu tiru. Pakasi saja gamis dengan warna abu-abu muda yang mendekati warna krem. Agar tidak bosan, pilih yang bermotif, baik floral atau pun geometris. Namun, untuk motifnya sebisa mungkin jangan terlalu heboh agar kesan lembutnya tetap terjaga.

Pilih juga model tangan dengan aksen ruffle yang cukup besar agar terlihat lebih stylish. Lalu, untuk sepatunya, kamu bisa pilih heels atau wedges dengan warna senada sebagai alas kakinya.

Gamis hitam dengan outer super panjang yang chic

Ingin tampil chic dan elegan saat Lebaran nanti? Coba gamis ala Mega Iskanti ini. Kamu tinggal beli gamis polos panjang lalu padukan dengan outer yang panjangnya sama dengan gamismu. Tentunya pilih outer warna hitam juga agar senada, namun punya asksen warna lain agar terlihat lebih menarik.

Padukan juga dengan hijab hitam polos dan heels warna putih yang senada dengan warna outfit-mu. Oh ya, tidak lupa untuk tasnya tambahkan sling bag hitam kecil agar gayamu makin chic.

Dress polos dengan permainan motif hijab yang cantik

Dress polosmu kini bisa tampil cantik dan stylish dengan penambahan hijab segi empat bermotif. Tiru saja tampilan ala Ria Miranda, ia sukses memesona dengan balutan dress pink polosnya dan padu padan hijab motif yang berwarna soft juga. Untukmu yang tidak menyukai tampilan ‘ribet’ gaya ini bisa kamu andalkan sebagai tampilan saat hari Lebaran nanti.

 

Sumber : https://merkterbaik.com/