shadow

Ringkasan Sejarah Politik Bali

Ringkasan Sejarah Politik Bali

Ringkasan Sejarah Politik Bali
Di Balik perdamaian & ketertiban yang nampak tahu terhadap zaman kolonial tahun 1908-1945, kebijakan Belanda memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi lama dan juga membangkitkan ketegangan baru. kemudian terhadap masa Rezim kolonial, dibikin risau oleh bangkitnya komunisme & nasionalisme terhadap dekade 1920-an, yang melancarkan kebijakan untuk memulihkan rutinitas Bali.

Proyek selanjutnya menuntut pemulihan kembali rutinitas praktik kultural, religius, dan hukum yang tradisional. selain itu termasuk menghendaki dipulihkannya keluarga-keluarga penguasa lama, yang para bagian terkemukannya, yang pernah diakui lalim oleh Belanda & dikirim ke pengasingan, kemudian kini dipandang sebagai penjamin perlu berasal dari tatanan tradisional yang harmonis.

Sruktur negara kolonial, terutama kekuatannya yang dahsyat & sistem pemerintahan yang tak langsung berguna sebagai pembatas barangkali terdapatnya oposisi politik terbuka. Sebenarnya hal itu mendorong konflik politik & sosial di kalangan orang Bali, yakni terutama di selama silsilah kasta & kelas dan juga di kalangan puri & tidak membangkitkan solidaritas melawan negara Belanda.

Sebagai perumpamaan terhadap tahun 1920-an, Bali mengalami suatu debat publik yang panas tentang hak-hak istimewa kasta, di mana kaum jelata (sudra) yang terdidik berhadapan bersama dengan para wakil konservatif berasal dari 3 kasta tertinggi (triwangsa). Meskipun pembicaraan itu dipangkas oleh Belanda, tetapi ketegangan kasta berlanjut dibawah permukaan & merebak kembali selama Revolusi Nasional & terhadap masa pasca kemerdekaan.

Dinamika sama sangat tahu ada diranah ekonomi. Bahkan sebelum akan Depresi memuncakkan masalah ekonomi, orang Bali udah menderita ditindih salah satu beban pajak terberat di Hindia Belanda, & tetap termasuk dituntut jalankan kerja rodi kebanyakan 25 hari per tahun untuk pemerintahan/para agen pribuminya. Di kala efek berasal dari Depresi jadi terasakan seutuhnya terhadap kurang lebih tahun 1932, kemelaratan, kelaparan dan tuna-tanah jadi akut. Sebab, para pejabat Bali dibandingkan bersama dengan para pejabat Belanda, bertanggung jawab atas sistem pajak & penghisapan rodi di tingkat lokal, maka kejengkelan & kemarahan termasuk cenderung tertuju kepada para pejabat Bali ketimbang negara Kolonial Belanda.

Kemudian kala keruntuhan rezim kolonial Belanda & pemberlakuan administrasi militer Jepang yang sama kuatnya terhadap Maret 1942 menandai dimulainya masa perubahan yang mendalam terhadap politik Bali. Dengan dilanjutkannya pemerintahan tak langsung oleh Jepang, digabungkan bersama dengan sistem penghisapan kekayaan yang kian kejam, memuncakkan konflik yang ada di kalangan orang Bali, udah mengakibatkan konflik baru, & kala kekuasaan dahsyat negara Jepang, sebagaimana negara Belanda sebelumnya, yang menghambat pertentangan/konflik politik terbuka, banyak variasi upayanya didalam memobilisasi masyarakat Bali untuk keperluan perang berikan pengalaman yang tak pernah didapat pada mulanya bagi banyak pemuda Bali didalam organisasi politik & militer.

Upaya itu termasuk menimbulkan perubahan perlu didalam hal wacana politik di Bali. Signifikansi politis berasal dari pertumbuhan ini jadi tahu bersama dengan runtuhnya kekuasaan negara Jepang & proklamsi kemerdekaan Indonesia oleh pemimpin kaum Republikan, Soekarno terhadap Agustus 1945. Orang Bali langsung jadi bergerak secara politis & militer demi membela & menentang Republik Indonesia yang baru dideklarasikan & melunaskan dendam bersama dengan lama terhadap para tersangka kolaborator. Penundaan selama lebih berasal dari 6 bulan sebelum akan tentara Belanda tiba di Bali untuk mengantikan administrasi Jepang berikan kesempatan yang unik bagi berlanjutnya mobilisasi & konflik politik di kalangan orang Bali. Kesempatan ini nyaris seutuhnya diciptakan oleh pertentangan antara administrasi militer Inggris di Jawa, yang tidak mendambakan jadi sangat meluas di Hindia Belanda & otoritas militer & sipil Belanda yang mencari barangkali untuk secepatnya bercokol kembali di Bali.

Kesempatan yang tercipta oleh runtuhnya kekuasaan negara sentral mengimbuhkan banyak variasi hasil di beragam bagian Bali yang berbeda. Perbedaan lokal didalam struktur kelas, akses terhadap pendidikan, hubungan rural produksi, & pola persaingan di kalangan puri merubah distribusi pertolongan sosial & geografis untuk republikanisme Indonesia terhadap 1945-1946.

Wilayah basis utama pertolongan kaum Republikan adalah kerajaan sentral Buleleng, Badung, Tabanan, & untuk beberapa lama feodal relatif lemah. Kerajaan Timur Karangasem, Bangli, Gianyar, & Klungkung, di mana puri yang berku’asa selalu kuat, membentuk tulang punggung antirepublikanisme.

Dalam hasratnya untuk kembali ke Hindia, para ahli strategi Belanda gagal memperkirakan perubahan yang dialami Bali semenjak 1942. Masih yakin bahwa Bali “tidak berminat didalam politik”, & bahwa masyarakatnya “tertata rapi” & hamonis, mereka menyimpulkan bahwa tidak ada,/ cuma sedikit, perlawanan terhadap pemberlakuan kembali pemerintahan Belanda terhadap tahun 1946. Ternyata mereka keliru, di kala mendarat di Pantai Sanur terhadap Maret 1946, pasukan Belanda memasuki pulau yang udah terpecah di antara para pendukung & penentang kemerdekaan Indonesia. Perlawanan militer yang sengit oleh tentara Republik di Bali berjalan hingga 1948, & setelah perlawanan itu, perjuangan politik tetap berlanjut. Merespon sikap perlawanan tersebut, para ahli strategi Belanda jadi Mengenakan orang Bali yang “bermaksud baik” & para pemimpin feodal mereka untuk memata-matai, melaporkan, & membunuh kaum Republikan, yang mereka tuding sebagai “teroris”.

Dengan demikian itu, strategi Belanda mendorong permusuan & bentrokan terbuka di kalangan orang Bali. Menjelang akhir 1949, kurang lebih 2000 orang Bali tewas, kurang lebih sejumlah 700 orang di pihak Belanda yang berperkara, dibandingkaan cuma segelintir serdadu Belanda. Perkembangn politik eksternal tetap merubah konflik lokal selama masa revolusi. Kemudian, setelah tahun 1946, beberapa negara Republik, kolonial Belanda, & Negara Indonesia Timur (NIT) yang disetir Belanda bersaing memperebutkan kekuasaan tertinggi di Bali.

Perlu diketahui bahwa orang Bali tidak berpaling secara seragam kepada salah satu berasal dari pusat-pusat politis itu, tetapi kepada seutuhnya bersama dengan kadar berbeda-beda & terhadap kala yang berlainan. Pengarahan & rangsangan yang merebak berasal dari pusat-pusat yang bergeser itu menunjang membentuk strategi politik & militer beragam group yang berbeda di Bali, kerap kali bersama dengan cara yang sangat terperinci. Pentingnya lagi, mereka bersinggungan dengan, & memperkuat, ketegangan yang udah ada.

Menjelang tahun 1949 berjalan perselisihan hebat antara orang Bali yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia & mereka yang bekerjasama bersama dengan Belanda, & negara bonekanya, NIT. Perselisihan politik ini termasuk mempunyai dimensi kultural yang kuat. Kaum Republikan bicara tentang perlunya menghapuskan hak-hak istimewa “feodal” & kasta, kala lawannya bicara soal perlunya melestarikan “tradisi” & kebudayaan Bali. Dinamika politik nasional & internasional termasuk menunjang mengaksentuasikan keterbelahan di didalam kubu kaum Republikan. Yang terutama perlu adalah keretakan antara badan utama para pejuang kemerdekaan yang turun gunug, terhadap awal 1948, sebelah ditandatanganinya persetujuan gencatan senjata antara Belanda & Republik (Perjanjian Renville), & mereka yang meneruskan perjuangan bersenjata hingga bulan Januari 1950.

Tercapainya kemerdekaan Indonesia terhadap akhir 1949 tidak mengakhiri konflik politik di kalangan orang Bali. Sebaliknya perselisihan antara kaum kolaborator (tulen/tersangka) & kaum Republikan,serta keterbelahan di didalam kubu kaum politik Republikan itu sendiri, tetap dilukiskan melalui kekerasan politik terbuka & perjuangan yang belarut-larut untuk mengontrol aparatus negara lokal. Meskipun demikian riasan sosial & politik para protagonisnya berubah selama lima belas tahun berikutnya, perjuangannya terhadap hakikatnya selalu tidak kunjung selesai.

Di tahun 1965 menjelang kudeta Oktober, pelbagai golongan yang bertentangan secara diametral didalam politik, ekonomi, & keperluan kelas mengontrol elemen-elemen aparatus negara yang berbeda, seperti militer, polisi, birokrasi, & eksekutif. Kudeta ini menyediakan dalih & kesempatan bagi konsolidasi kekuasaan politik satu golongan, dipimpin PNI, atas tanggungan golongan lain, PKI & sekutunya.

Dari tahun 1950-1965, konflik politik ditransformasikan oleh kondisi ekonomi yang memburuk bersama dengan serius, kebijakan ekonomi pemerintahan, & perubahan serentak terhadap struktur kelas Bali, Implementasi agresif perombakan penguasaan tanah di Bali, dipimpin PKI & organisasi pertaninya, dan juga dibantu oleh elemen-elemen kunci didalam negara lokal ikut menaikkan polarisasi politik di selama silsilah kelas setelah 1963.

Perjuangan demi tanah buat persiapan panggung bagi reaksi hebat & keras oleh para tuan tanah & sekutunya didalam PNI setelah kudeta & kudeta balik antikomunis Oktober 1965. Konflik politik di kalangan orang Bali kian diperkuat oleh ketergantungan finansial negara lokal terhadap pusat, & oleh bangkitnya kaum borjuis Bali baru bersama dengan ikatan erat terhadap negara lokal. Tidak mempunyai otonomi finansial apa pun yang signifikan, negara lokal tidak membawa sarana maupun motivasi untuk menunjang pemberontakan tempat melawan pusat terhadap akhir dekade 1950-an. Sebaliknya, negara lokal pun melakukan tindakan melakukan tindakan selaku pengedar lokal patronase, bersama dengan kaum kaum borjuis pribumi sebagai pemetik keuntungan utamanya. Sistem itu membangkitkan dugaan tentang bias & kronisme politik & menghambat dinamika konflik politik lokal.

Di kala negara lokal makin lama bergeser ke kiri terhadap dekade 1960-an, bersama dengan Gubernur Suteja yang Sukarnois selaku pemimpin, banyak pihak yang jadi tersisihkan berasal dari alur patronase berbondong-bondong menunjang PNI, sehingga memperkencang reaksi politik melawan PKI & Suteja setelah Oktober 1965. Kelemahan & ketiadaan otonomi aparatus negara lokal berarti bahwa rangsangan politis yang singgah berasal dari pusat cenderung memperkuat & mentranspormasikan perselisihan politik di Bali, terutama pentingnya didalam proses. Proses yang dimaksud adalah partai-partai politik tingkat nasional & sistem persaingan & mobilisasi politik di bawah sistem Demokrasi Terpimpin Sukarno setelah tahun 1949.

Menjelang awal dekade 1960-an, perjuangan demi kekuasaan negara lokal di Bali terekspresikan melalui meningkatnya pengerahan massa siap tempur & konfrontasi antara para pendukung PNI & PKI. Dengan begitu, ribuan rakyat awam jadi berbagi ikatan solidaritas yang kuat bersama dengan para bagian lain didalam organisasi politiknya, & antagonisme yang mendalam terhadap mereka yang berada di kubu lawan.

Bersama kondisi ekonomi yang memburuk bersama dengan serius, gugusan bencana alam & wabah hingga terhadap awal dekade 1960-an mengakibatkan spekulasi bahwa Bali sedang mengalami ketidakseimbangan kosmis. Letusan Gunung Agung terhadap 1963 di sedang berlangsungnya upacara agama yang jelimet untuk memulihkan keseimbangan itu, dicermati sebagai alamat malapetaka yang lebih besar. Bertepatannya momen selanjutnya bersama dengan bangkitnya militansi PKI & terutama bersama dengan kampanye perombaka penguasaan tanahnya yang agrasif, menimbulkan dugaan bahwa PKI, entah bagaiman bertanggungjawab atas ketidakseimbangan itu. Usulan semacam itu bersama dengan tahu ditiupkan oleh PNI, & pihak-pihak lain yang, dikarenakan alasan, jadi terancam oleh/antagonistik terhadap, PKI.

Menggemakan tuduhan Belanda & kaum konservatif Bali terhadap Republikan selama Revolusi, mereka mencap PKI-Bali sebagai antireligius & musuh kebudayaan Bali. Tuduhan ini nyatanya tidak terelakan & mengaksentuasikan intensitas konflik terhadap dekade 1960-an & menyediakan motivasi & dalih yang ampuh untuk penghukuman keras setelah kudeta 1965. Yang termasuk penting adalah posisi militer di Bali yang relatif lemah. Tidak seperti unit-unit di tempat lain di Indonesia, yang meraih hak atas lahan tanah yang luas & aset lainnya bersama dengan nasionalisasi perusahaan asing terhadap akhir dekade 1950-an, militer di Bali tidak mempunyai basis ekonomi yang kuat & mandiri. Akibatnya, militer di Bali cenderung, bergerak secara oportunistik sejalan arus politik haluan kiri di Bali. Tetapi, dikala arus itu berbalik bersama dengan telak terhadap akhir tahun 1965, militer di Bali cepat membuat perubahan haluannya. Meskipun sejumlah perwira ditangkap & diadili dikarenakan disangka menunjang PKI & kudetanya, beberapa besar lolos bersama dengan jadi ujung tombak didalam serangan terhadap para tersangka komunis. Hingga Oktober 1965, konflik politik yang sengit hingga batas spesifik ditampung oleh akses yang setara di kedua belah pihak terhadap lembaga-lembaga negara kunci di tingkat lokal.

Tetapi bersama dengan kudeta, keseimbangan yang rapuh itu pecah, & terbukalah jalur bagi penghukuman keras oleh PNI & pengikutnya, bersama dengan pertolongan hangat berasal dari militer nasional & lokal. Bagi yang tidak akrab bersama dengan wacana peristiwa & politik Bali modern. pengamatan tentang pentingnya daya-daya ekonomi negara, hubungan kelas, partai politi & militer didalam membentuk peristiwa Bali barangkali nampak tidak luar biasa, lebih-lebih biasa-biasa saja. sesungguhnya, jikalau pengamatan itu dibikin didalam hubungannya bersama dengan masyarakat lain bersama dengan peristiwa yang sama-sama enteng berubah & berdarahnya, boleh jadi sesungguhnya demikian. Tetapi mengajukan klaim/interpretasi semacam itu tentang peristiwa Bali adalah berjalan melawan arus kuat opini ilmiah & populer.

Demikianlah ulasan tentang Sejarah Politik Bali, yang terhadap kesempatan yang baik ini dapat dibahas disini. Semoga kamu dapat bersama dengan enteng tahu ulasan di atas. Kiranya lumayan sekian, tidak cukup lebihnya mohon maaf, & hingga jumpa.

Baca Juga :

UIN RIL Lahirkan Dua Doktor Baru

UIN RIL Lahirkan Dua Doktor Baru

UIN RIL Lahirkan Dua Doktor Baru

UIN RIL Lahirkan Dua Doktor Baru
UIN RIL Lahirkan Dua Doktor Baru

Membanggakan bagi civitas akademika Univesitas Islam Negeri (UIN)

Raden Intan Lampung (RIL). Dua dosen IAIN Bengkulu meraih gelar doktornya di UIN yang baru saja bermetamorfosis dari IAIN Raden Intan menjadi UIN RIL.

Alhamdullillah, ini semua berkat dukungan semua. Sehingga IAIN Radin Intan diberi kepercayaan menjadi UIN RIL. Dan dua doktor baru yang diluluskan UIN RIL, merupakan salah satu syarat untuk bisa bermetamorfosis. Mudah-mudahan IAIN Bengkulu mengikuti jejak UIN RIL,”ujar Prof Dr Moh Mukri. M.Ag (19/3)

Dua doktor baru yang diluluskan berasal dari Prodi Hukum Keluarga

Program Pascasarjana (PPs) S3 UIN Raden Intan Lampung. Kedua promovendus menjalani sidang promosi doktor terbuka di ruang sidang PPs.

Doktor baru ini atas nama Nurul Hak dan Zurifah Nurdin mahasiswa angkatan tahun 2013.

Nurul Hak lulus dengan disertasi berjudul ‘Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama se Wilayah Bengkulu).

 

Baca Juga :

Ujian SBMPTN Sub Panlok Bandung Diikuti 51.961 Peserta

Ujian SBMPTN Sub Panlok Bandung Diikuti 51.961 Peserta

Ujian SBMPTN Sub Panlok Bandung Diikuti 51.961 Peserta

Ujian SBMPTN Sub Panlok Bandung Diikuti 51.961 Peserta
Ujian SBMPTN Sub Panlok Bandung Diikuti 51.961 Peserta

Ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk Panitia Loka

l (Panlok) 34 Bandung akan diikuti oleh 51.961 peserta dari Sub Panlok Bandung dan Tasikmalaya.

SBMPTN merupakan agenda tahunan yang rutin dilakukan. Tahun sekarang melebihi target yang ditentukan yaitu 39.600 pendaftar,” ujar ketua Panlok 34 Bandung Arry Bayrus di Gedung Labtek V ITB, Bandung, Selasa, (16/05).

Dikatakan Arry, untuk peserta USBMPTN terbagi ke dalam dua bagian, yakni ujian PBT

(Paper Base Test) SBMPTN di ikuti 49.506 peserta, serta ujian CBT (Computer Base Test) SBMPTN ada 2.455 peserta.

Kemudian, untuk peserta yang memerlukan fasilitas khusus di Sub Panlok Bandung ada 16 orang. Sedangkan, sambung Arry, untuk yang di Sub Panlok Tasikmalaya 2 orang.

“Walaupun yang mendaftar untuk diberi fasilitas khusus ada 16 orang, hanya 13 orang

yang telah melapor, begitu juga dengan Tasikmalaya,” terangnya.

Untuk peserta yang memerlukan fasilitas khusus, ujian mereka akan di pusatkan di Gedung Labtek VII Fakultas Farmasi Bandung. Serta didampingi oleh pengawas yang berkompten di Bidangnya.

“Seluruh peserta diharapkan tepat waktu, dan maksimal keterlambatan 30 menit, apabila masih telat maka dinyatakan tidak bisa mengikuti ujian SBMPTN,” tandasnya.

 

Sumber :

https://seotornado.net/faktor-faktor-yang-berpengaruh-pada-terjadinya-fotosintesis/

Mahasiswa Harus Mampu Menganalisa Peristiwa Termasuk Bom

Mahasiswa Harus Mampu Menganalisa Peristiwa Termasuk Bom

Mahasiswa Harus Mampu Menganalisa Peristiwa Termasuk Bom

Mahasiswa Harus Mampu Menganalisa Peristiwa Termasuk Bom
Mahasiswa Harus Mampu Menganalisa Peristiwa Termasuk Bom

Menteri Sosial Dr. Idrus Marham mengharapkan mahasiswa mampu menganalisa semua peristiwa,

termasuk bom yang baru terjadi, secara akademik, faktual, dan logis.

Bangsa Indonesia sedang berkabung dengan terjadinya tragedi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya. Banyak yang mengkritik, menghujat, dan beragam reaksi lainnya, kata Idris Marham.

Namun, mahasiswa jangan asal menilai sesuatu yang belum tentu benar, katanya pada ribuan peserta

dari 42 perguruan tinggi swasta (PTS) se-Lampung dalam Dialog Nasional Tiga Menteri di Convention Hall Kampus Pascasarjana Universitas Bandar Lampung (UBL), Senin (14/5).

Dia berpesan kepada para mahasiswa agar tidak sekadar lulus kuliah, tapi juga bagaimana bisa mengukir prestasi. Dia memotivasi mahasiswa dengan kisah perjalanan hidupnya dari desa di Sulawesi Selatan.

Idrus mengaku lahir bukan dari keluarga mampu. Tapi, dengan tekad kuat,

dia akhirnya bisa menjadi seperti sekarang ini. Dalam berteman, katanya, dia tak akan mengubah sikapnya, caranya berteman, meski kini menjabat menteri

 

Sumber :

https://peacetaiwan.com/dampak-negatif-terjadinya-globalisasi-bagi-aspek-sosial/

Si Kasep Siap Diluncurkan

Si Kasep Siap Diluncurkan

Si Kasep Siap Diluncurkan

Si Kasep Siap Diluncurkan
Si Kasep Siap Diluncurkan

Dinas Pendidikan Kota Bandung rencanakan peluncuran Sistem Seleksi Kepala Sekolah Pintar,

atau lebih dikenal dengan nama Si Kasep pada Rabu (28/11).

Aplikasi inovatif Dinas Pendidikan tersebut dapat digunakan untuk menjaring para guru yang memiliki potensi untuk menjadi kepala sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Mia Rumiasari mengatakan, proses seleksi kepala sekolah sudah berjalan. Bahkan pekan ini sudah masuk tahap ketiga yakni tes substansi. Dari 580 orang pendaftar untuk tiga jenjang pendidikan yakni TK, SD, dan SMP. Sebanyak 264 orang di antaranya yang terjaring hingga tahap ketiga.

“Kami sudah menggunakan Si Kasep ini. Namun demikian baru akan meluncurkan pada Rabu ini,”

ucapnya saat menjadi pembina apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (26/11).

Ia mengungkapkan, seleksi melalui Si Kasep mampu menghasilkan calon kepala sekolah yang profesional dan akuntabel.

“Mereka yang terjaring melalui seleksi kali ini diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah di tiga jenjang hingga tahun 2022 mendatang,” ungkapnya.

Selanjutnya Mia menambahkan, sebagai prasyarat untuk menjadi kepala sekolah, seorang guru harus memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan pasca lolos seleksi kepala sekolah.

Persiapan matang dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 yang menyatakan bahwa kekosongan jabatan kepala sekolah yang diisi Pelaksana Tugas (Plt), tidak boleh lebih dari enam bulan.

“Secara bertahap mereka yang terjaring seleksi akan didaftarkan Diklat. Terakhir kali kami menyelenggarakan Diklat tahun 2016 di Solo. Tahun depan kami berharap dapat menyelenggarakan Diklat di Kota Bandung dengan mendatangkan para narasumbernya ke sini,” pungkasnya.

Perlu diketahui, jumlah sekolah negeri di Kota Bandung antara lain tiga TK Negeri, 274 SD Negeri, dan 57 SMP Negeri serta lima rintisan SMP Negeri

 

Baca Juga :

 

 

Surat Edaran Disdik Diprotes Ortu Siswa

Surat Edaran Disdik Diprotes Ortu Siswa

Surat Edaran Disdik Diprotes Ortu Siswa

Surat Edaran Disdik Diprotes Ortu Siswa
Surat Edaran Disdik Diprotes Ortu Siswa

Orang tua (Ortu) siswa Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)

di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyayangkan surat edaran keluaran Dinas Pendidikan (Disdik) KBB.

Pasalnya dalam surat bernomor 500/4403-bid.SD/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tersebut meminta seluruh guru dan kepala sekolah mengikuti gerak jalan untuk memperingati Hari PGRI ke-73, di Kantor Pemkab Bandung Barat Ngamprah pada hari ini, Kamis (22/11), serta memberi dispensasi siswa SD diberikan tugas belajar di rumah.

Hal ini menuai protes orang tua siswa. Mereka menilai tak selayaknya Dinas Pendidikan meliburkan sekolah hanya karena agenda seremonial. Guru seharusnya tak meninggalkan tugas pokok mengajar dan KBM berjalan normal.

Agus Hariyanto (46), salah satu orang tua siswa SD negeri di Ngamprah menilai,

sebaiknya jika kegiatan melibatkan semua guru dilaksanakan pada hari libur sekolah.

“Saya juga tahunya anak saya libur karena gurunya nggak ada,” ucapnya, Kamis (22/11).

Senada dengan Agus, Kepala UPT Pendidikan Cililin, Hidayat mengatakan, saat akan meliburkan sekolah, timbul pertanyaan dari sejumlah komite sekolah dan orang tua siswa yang menyayangkan KBM mesti terhenti.

Atas dasar itu dirinya memerintahkan KBM tetap berjalan seperti biasa.

Hanya perwakilan tiap sekolah saja yang mengikuti kegiatan tersebut.

“Khusus untuk wilayah UPT Cililin kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa, kami hanya mengirim perwakilan sebanyak 150 orang. Kalau untuk meliburkan sekolah demi acara tersebut saya kira kurang baik karena tugas pokok ditinggalkan,” ungkapnya.

 

Sumber :

https://www.emailmeform.com/builder/form/c0jbsCdefue2OHhUvmiEl

ADRI Gelar Internasional Conference Di Kota Cirebon

ADRI Gelar Internasional Conference Di Kota Cirebon

ADRI Gelar Internasional Conference Di Kota Cirebon

ADRI Gelar Internasional Conference Di Kota Cirebon
ADRI Gelar Internasional Conference Di Kota Cirebon

Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) menggelar acara International Conference

(Konferensi Internasional) ke-20. Acara dilaksanakan selama 2 hari (Senin-Selasa) dipusatkan di Hotel Prima Cirebon.

Para peserta baik yang berasal dari dalam dan luar negeri ini mengikuti 2 acara simposium. Pertama, International Symposium Social Sciences Education and Humanities (ISSEH). Kedua, International Symposium on Sciences, Engineering and Technology (ISSET).

Kedua kegiatan simposium tersebut merupakan bagian dari kegiatan dosen dalam mempublikasikan karangan ilmiah dan hasil-hasil penelitian untuk kemudian disajikan di dalam prosiding, baik terindeks Thomson Reuters maupun Scopus.

Ketua Umum ADRI Dr. Achmad Fathoni Rodli, M.Pd menyampaikan apresiasi kepada Rektor Universitas Swadaya

Gunung Jati (Unswagati) Cirebon atas kesediaan menjadi tuan rumah pelaksanaan International Conferensi ke-20. Ia pun bangga, acara dihadiri delegasi dari berbagai perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

“Sebelumnya yang ke-18 di Malaysia, ke-19 di Jepang,” ucap Ketua Umum ADRI Achmad Fathoni Rodli usai pembukaan, Senin (19/11).

International Conference, sebut Ia, dilaksanakan untuk meningkatkan produk-produk karya ilmiah para dosen yang bergabung sebagai anggota ADRI, baik dari sisi produk jurnal maupun prosidingnya. Sebab, produk-produk dosen sesuai aturan Menteri Ristek Dikti, harus sudah terindeks berskala internasional (publikasi di jurnal internasional).

Olehnya, International Conference ini dinilai ADRI sebagai sarana untuk membangun reputasi individu dosen

dan universitas tempat dosen itu mengabdi. International Conference ke-20 ini memberi peluang kepada setiap dosen untuk membangun kerjasama, saling share dan care serta networking dengan ilmuwan (dosen) dari luar negeri.

“Pesertanya dari seluruh Indonesia, ada dari Aceh, bahkan dari beberapa negara. Tadi ada 11 negara hadir. Dan itu memang kriteria dari international Conference yang ketentuannya, diatur oleh pemerintah,” paparnya.

Di samping itu, kriteria lainnya ialah dengan menyediakan narasumber (autor/peneliti) yang telah teruji dan banyak menghasilkan karya-karya (riset) yang diisitasi akademisi di dunia perguruan tinggi internasional.

“Apa kriterianya ? Narsum minimal 4 negara. Ini bahkan 5 negara,” sebutnya.

Dia menyatakan, international conference kali ini mempunyai keistimewaan dibanding pelaksanaan International Conference sebelumnya. Sebab, acara simposium terbagi menjadi 2 bagian, bidang ilmu eksakta dan sosial.

Masih kata Achmad Fathoni Rodli, setelah para peserta mempresentasikan karya ilmiahnya, akan ada deklarasi implementasi revolusi industri 4.0 yang diikuti oleh Perguruan Tinggi se Indonesia.

“Oleh karena itu, Menteri sudah mengeluarkan peraturan menteri tentang pembelajaran jarak jauhnya. Tentang pendidikan Daring. Atau istilah kami adalah tentang pembelajaran digital class. Dengan demikian maka nanti akan ada 1 dosen bisa mengajar untuk 1 ribu mahasiswa,” ujarnya.

Digital class diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan metode pembelajaran digital class, setiap dosen bisa mengajar mahasiswa mencapai seribu orang, baik dalam maupun luar negeri.

“Mereka melakukan pembelajaran, dialog, diskusi, evaluasi, daftar hadir. Itu semua juga ada di dalam kelas digital,” menurutnya.

Achmad Fathoni Rodli menambahkan, ADRI telah mempersiapkan pelaksanaan International Conference ke-21 pada tanggal 3 Desember 2018 bertempat di Universitas 19 November, Kolaka-Sulawesi Tenggara.

“Itu juga kita menyiapkan 5 ribu kelas digital. Untuk seluruh dosen anggota ADRI dengan free hosting. Di situlah nanti setiap dosen punya kelas digital,” terangnya.

Artinya, penerapan kelas digital itu berlaku bagi satu bidang konsentrasi keilmuan tapi dapat ditempuh di seluruh perguruan tinggi.

“Ikut mata kuliah hukum di sini, kemudian sampai lulus dengan sertifikatnya. Nanti diakui misalnya di hukum yang sama di UGM, luar negeri, maka dia tinggal menambah beberapa kredit saja,” tambahnya.

 

Sumber :

http://www.disdikbud.lampungprov.go.id/perencanaan/pengertian-ihsan.html

Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak Dominasi Perolehan Piala Citra 2018

Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak Dominasi Perolehan Piala Citra 2018

Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak Dominasi Perolehan Piala Citra 2018

Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak Dominasi Perolehan Piala Citra 2018
Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak Dominasi Perolehan Piala Citra 2018

Kemendikbud — Film ‘Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak’ (MSPEB) berhasil mendominasi perolehan Piala Citra pada Festival Fim Indonesia (FFI) 2018 yang diseleggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu malam (9/12). Dari 22 piala yang dipersiapkan untuk 21 kategori dan satu penghargaan khusus Lifetime Achievement, MSPEB berhasil memborong sepuluh di antaranya.

Piala Citra yang diraih oleh film dengan latar belakang keindahan alam Nusa Tenggara T

imur tersebut antara lain untuk kategori sutradara terbaik, yaitu Mouly Surya, pemain pembantu wanita terbaik, Dea Panendra, pemeran utama wanita terbaik, Marsha Timothy, serta film terbaik. Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, didampingi Staf Teknis Mendikbud Bidang Strategi Implementasi Kebijakan Machhendra menyerahkan langsung penghargaan bagi film terbaik FFI 2018.

Pemeran pembantu wanita terbaik, Dea Panendra melihat keberhasilan yang diraih film MSPEB pada FFI 2018 sebagai kerja sama yang kuat antara seluruh tim, “Tercermin dari banyaknya penghargaan yag diperoleh Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak malam ini, sebenarnya itu kerja sama dari semua tim, jadi enak kerjanya, gampang masuk ke karakternya,” ujar Dea. Ia menyebut kemenangannya ini sebagai pengingat bahwa dirinya memiliki tanggung jawab sebagai seorang aktris, “Ini tanggung jawab buat aku untuk terus berkarya, jangan males jadi aktor,” ujarnya.

Kejutan muncul dari kategori pemeran pria utama terbaik yang diraih oleh Gading Marten dalam film ‘Love for Sale’. Dalam kategori tersebut Gading bersaing dengan empat aktor lainnya, yaitu, Adipati Dolken dalam ‘Teman Tapi Menikah’, Iqbaal Ramadhan dalam ‘Dilan 1990’, Oka Antara dalam ‘Aruna dan Lidahnya’, serta Ariyo Bayu dalam ‘Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta’.

Tahun ini, pemeran FFI 2018 juga memberikan penghargaan Lifetime Achievement atau Prestasi Seumur Hidup kepada aktris senior Widyawati atas dedikasinya pada dunia perfilman hingga saat ini.

Hasil lengkap perolehan Piala Citra Festival Film Indonesia 2018:

 

Film Dokumenter Pendek Terbaik
Rising from The Silence
Shalahuddin Siregar

Film Dokumenter Panjang Terbaik
Nyanyian Akar Rumput
Yuda Kurniawan

Film Pendek Terbaik
Kado
Aditya Ahmad

Film Animasi Terbaik
Si Juki The Movie
Faza Meonk

Pemeran Pembantu Wanita Terbaik
Dea Panendra
Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak

Pencipta Lagu Tema Terbaik
Rayi Putra, Astono Andoko, Anindyo Baskoro
“Kulari ke Pantai” Film Kulari ke Pantai

Penata Suara Terbaik
Khikmawan Santosa
Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak

Penata Musik Terbaik
Zeker Khaseli Yudhi Arfani
Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak

Penata Rias Terbaik
Jerry Oktavianus
Wiro Sableng: Pendekar Maut Naga Geni 212

Penata Busana Terbaik
Adrianto Sinaga, Nadia Adharina
Wiro Sableng: Pendekar Maut Naga Geni 212

Pemeran Pembantu Pria Terbaik
Nicholas Saputra
Aruna dan Lidahnya

Pemeran Anak Terbaik
Ni Kadek Thaly Titi Kasih
Sekala Niskala

Lifetime Achievement
Widyawati

Skenario Adaptasi Terbaik

Titien Wattimena

Aruna dan Lidahnya, adaptasi novel Aruna dan Lidahnya karya Laksmi Pamuntjak

Skenario Asli Terbaik
Mouly Surya dan Rama Adi
Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak

Penata Efek Visual Terbaik
Keliek Wicaksono
Wiro Sableng: Pendekar Maut Naga Geni 212

Pengarah Sinematografi Terbaik
Yunus Pasolang
Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak

Pengarah Artistik Terbaik
Frans XR Paat
Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak

Pemeran Pria Terbaik
Gading Marten
Love For Sale

Pemeran Wanita Terbaik
Marsha Timothy
Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak

Sutradara Terbaik
Mouly Surya
Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak

Film Terbaik
Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak

 

Baca Juga :

 

 

Kemendikbud Raih Tiga Penghargaan di Ajang Top IT & TELCO 2018

Kemendikbud Raih Tiga Penghargaan di Ajang Top IT & TELCO 2018

Kemendikbud Raih Tiga Penghargaan di Ajang Top IT & TELCO 2018

Kemendikbud Raih Tiga Penghargaan di Ajang Top IT & TELCO 2018
Kemendikbud Raih Tiga Penghargaan di Ajang Top IT & TELCO 2018

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meraih penghargaan di ajang

bergengsi yaitu Top IT & TELCO 2018. Kemendikbud menerima penghargaan sebagai TOP IT Implementation on Ministry 2018 dan TOP Digital Transformation Readiness 2018. Selain itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy juga menerima penghargaan sebagai Top Leader on IT Leadership 2018.

“Semoga penghargaan ini tidak menjadikan Kemendikbud sombong akan tetapi

menjadikan tantangan Kemendikbud untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada user baik instansi atau masyarakat pengguna layanan Kemendikbud,” kata Mendikbud, di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Acara puncak kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan TOP IT & TELCO 2018 berlangsung di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018. Acara ini dihadiri oleh 500 undangan dari berbagai instansi dan perusahaan.

Top IT & TELCO 2018 ini diselenggarakan oleh majalah IT Works bekerjasama

dengan beberapa asosiasi di bidang teknologi informasi, telekomunikasi, dan konsultan teknologi informasi independen. Tema yang diangkat pada ajang tahun ini adalah Great IT for Great Business & Government.

Panitia menyeleksi dan menghasilkan 200 kandidat. Dari 200 kandidat tersebut, terseleksi 150 finalis. Ketua Penyelenggara dan Pemimpin Redaksi majalah It Works, M. Lutfi Handayani, menjelaskan bahwa kegiatan Top IT & TELCO ini dilakukan secara objektif dan independen, dan bukan sekadar ajang penilaian dan penghargaan semata

 

Sumber :

http://devitameliani.blog.unesa.ac.id/jam-tangan-pengukur-tensi

Stan Kemendikbud Raih Penghargaan AMH 2018

Stan Kemendikbud Raih Penghargaan AMH 2018

Stan Kemendikbud Raih Penghargaan AMH 2018

Stan Kemendikbud Raih Penghargaan AMH 2018
Stan Kemendikbud Raih Penghargaan AMH 2018

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berpartisipasi

dalam Public Expose and Public Service Exhibition, Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) 2018 berhasil meraih penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2018 sebagai Stan dengan Pelayanan Terbaik. Pengumuman peraih penghargaan untuk kategori stan pameran tersebut dilakukan pada malam penganugerahan AMH 2018, Selasa (4/12/2018) di Kota Tangerang, Banten. Trofi diterima oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso.

“Prestasi ini merupakan kerja keras kita semua. Tentu ini bukan akhir dari perjuangan karena sesungguhnya yang utama adalah mempertahankan dan meningkatkan kerja baik, kerja cepat, dan kerja yang penuh rasa melayani yang tinggi,” ujar Ari usai menerima penghargaan.

Dalam ajang tersebut, Kemendikbud juga berhasil masuk sebagai nominator untuk dua kategori, yaitu media sosial dan pelayanan informasi melalui internet (website). Penghargaan AMH menjadi lambang supremasi bagi insan humas pemerintah yang diselenggarakan setiap tahun oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Stan Kemendikbud sendiri mengetengahkan tema “Cerdas Digital Berkarakter”

yang menampilkan sejumlah layanan yang dapat diakses masyarakat dengan mudah. Layanan tersebut antara lain simulasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), informasi kebijakan yang dapat diakses secara digital melalui layar sentuh dan bahan-bahan cetakan, aplikasi pemanfaatan hasil ujian nasional (UN), simulasi UN berbasis komputer, serta tutorial penggunaan portal Rumah Belajar dengan sensor tiga dimensi.

Selain itu, pengunjung pameran juga dapat menjajal diri layaknya pembawa acara pada TV Edukasi, berfoto pada sampul depan Majalah Jendela, dan mengamati replika rangka manusia yang ditemukan di situs Gua Harimau, Sumatra. Stan Kemendikbud juga diramaikan dengan permainan virtual yang mengasah kemampuan dalam mencetak gol pada pertandingan sepak bola. Area permainan ini tampak selalu penuh dengan pengunjung pria.

Beragam kuliner hasil olahan peserta didik SMK Negeri 3 Kota Tangerang juga disuguhkan untuk para pengunjung pameran. Salah satu makanan yang menarik untuk dicoba adalah olahan ubi ungu yang diberi bumbu gurih dengan campuran bihun dan potongan ayam. Rasanya mirip dengan risoles namun dengan sensasi rasa ubi yang memikat.

Ada pula pojok kreasi yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 61 Jakarta

. Salah satunya adalah kreasi dari clay tepung. Di area ini, pengunjung diajak mengolah tepung menjadi adonan yang dapat dibentuk menjadi berbagai macam kreasi, seperti bentuk hewan maupun aksesoris tertentu. Ada pula pojok menggambar yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) bagi pengunjung cilik yang ingin berkreasi lewat media kertas.

Dalam pelaksanaan pameran SAIK 2018, Kemendikbud melibatkan seluruh unit utama di lingkup Kementerian. Area stan sepanjang 27 meter digunakan untuk memublikasikan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang telah, sedang, dan akan dilakukan Kemendikbud

 

Sumber :

http://devitameliani.blog.unesa.ac.id/makna-proklamasi-bagi-indonesia