shadow

Tiga Guru Honorer Dapat Umroh

Tiga Guru Honorer Dapat Umroh

Tiga Guru Honorer Dapat Umroh

Tiga Guru Honorer Dapat Umroh
Tiga Guru Honorer Dapat Umroh

SOREANG – Tiga orang guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bandung, mendapat tiket Umroh gratis dari Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Deddi Mulyadi.

Salahseorang pemenang umroh gratis, Rosmiati guru honorer di SD Negeri Kadumanis Arjasari mengaku gembir. Guru berusia 38 tahun itu mengaku kaget sekaligus senang dirinya bisa pergi ke tanah suci.

”Alhamdullilah, saya tidak menyangka bisa diberangkatkan umroh gratis. Saya serasa mimpi dan kaget karena saya harus menyiapkan uang bekal meski gratis ongkosnya,” ungkap Rosmiati.

Selain itu, dalam acara tabligh akbar dengan penceramah Ustd Jujun Junaedi itu, ada tiga orang guru

lainnya mendapatkan tiket berlibur ke Singapura.

Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Dadang M Naser memberikan apresiasi terhadap kinerja para guru di Kabupaten Bandung yang telah berbakti. Bupati Bandung aktif itu berharap apa yang dilakukan DPD Golkar Kabupaten Bandung, bisa bermanfaat. ”Mudah-mudahan ini juga jadi pemicu semangat mereka,” ujar Dadang M Naser.

Disinggung terkait upah yang selama ini dinilai belum mampu menyejahterakan guru honorer, lanjut Dadang, Pemkab Bandung selama terus mengupayakan agar para guru honorer ini mendapatkah upah yang sesuai.

”Kami tadinya mau membuat Surat Keputusan (SK). Tapi tidak boleh oleh Kementerian Keuangan, karena apabila ada SK berdampak pada honor. Tapi sekarang jelas, honor harus ada berdampak pada sertifikasi,” kata Dadang.

Dirinya mengatakan, hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) PGRI,

menganjurkan Pemerintah Daerah harus memberikan SK sebagai pengakuan pemerintah. ”Selama ini SK parsial sama sekolah masing-masing, sekarang dikiblatkan jadi punya nomerator guru honor di kabupaten,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai persoalan guru honorer jadi problem klasik di berbagai daerah. Ia mengatakan, ada dua hal yang menjadi konflik terkait guru honorer ini.

”Pertama, jumlah ketersediaan guru yang sampai sekarang itu proses distribusinya

belum merata di berbagai tempat. Kedua, terus mengalirnya lulusan tenaga pendidikan. Jadi kalau honorer ingin selesai, yang sekarang diangkat dulu,” kata Dedi.

Setelah itu, kata Dedi yang juga Bupati Purwakarta itu, Fakultas Pendidikan di setiap universitas harus dievaluasi terlebih dahulu. Karena, ketika saat ini yang diangkat fakultas pendidikan itu tidak berhenti melahirkan orang, dan akan banyak lagi antrean.

”Jadi problem ini tidak akan selesai sampai kapanpun. Diberhentikan dulu sambil berhitung. Negara kan sebetulnya bisa menghitung berapa kebutuhan guru di 2017, sampai 10-20 tahun ke depan harus sudah ada gambarannya. Kemudian masuk perguruan tinggi untuk pendidikan semakin diperketat agar melahirkan guru-guru yang punya kualifikasi,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/