shadow

KETENTUAN PERIZINAN PENGGUNAAN SATELIT DI INDONESIA

KETENTUAN PERIZINAN PENGGUNAAN SATELIT DI INDONESIA

KETENTUAN PERIZINAN PENGGUNAAN SATELIT DI INDONESIA

 KETENTUAN PERIZINAN PENGGUNAAN SATELIT DI INDONESIA
KETENTUAN PERIZINAN PENGGUNAAN SATELIT DI INDONESIA

Ketentuan perizinan penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit, diatur secara rinci melalui sejumlah peraturan antara lain:

  • UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  • PP No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
  • PP No.53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Frekuensi dan Orbit Satelit
  • PP No. 28 Tahun 2005 mengenai PNBP di lingkungan Depkominfo
  • Kepmenhub No.20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
  • Kepmenhub No.21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
  • Permen Kominfo No. 35 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit;
  • Permen Kominfo No.17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Frekuensi
  • Permen Kominfo No.19 Tahun 2005 tentang PNBP BHP Frekuensi Radio
  • Perdirjen Postel No.357 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Menggunakan Satelit
  • Perdirjen No. 268 Tahun 2005 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Set Top Box Satelit Digital

Penyelenggaraan telekomunikasi menggunakan satelit dibagi menjadi dua kelompok yaitu penyelenggara satelit nasional dan penyelenggara satelit asing. Satelit nasional adalah satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia. Sedangkan satelit asing adalah satelit yang didaftarkan ke ITU bukan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia.

Penyelenggara satelit nasional diwajibkan memiliki ISR izin stasiun angkasa. ISR stasiun angkasa diurus oleh penyelenggara satelit Indonesia (PT. Telkom, PT. Indosat, PT. PSN, PT. MCI dan LAPAN). Sedangkan, pengguna satelit Indonesia tidak perlu mengurus izin stasiun bumi sendiri-sendiri.

Setiap stasiun bumi wajib didaftarkan ke Ditjen Postel. Proses pendaftaran tersebut dapat melalui operator satelit nasional atau langsung dilakukan pengguna stasiun bumi yang mengarah ke satelit nasional tersebut.

Satelit Asing yang dapat digunakan di Indonesia adalah satelit yang telah memiliki hak labuh. Persyaratan Hak labuh meliputi kriteria teknis dan resiprokal sebagai berikut:

  • Kriteria teknis : Satelit yang digunakan tidak menimbulkan interferensi yang merugikan bagi satelit Indonesia maupun stasiun radio yang berizin

  • Kriteria resiprokal : Terbukanya kesempatan yang sama bagi penyelenggara satelit Indonesia untuk berkompetisi dan beroperasi di negara asal satelit asing tersebut.

Rincian proses perizinan satelit dapat dilihat di Buku Alokasi Frekuensi, Kebijakan dan Perencanaan Spektrum di Indonesia, Januari 2010., Bab.10 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi menggunakan satelit.

Baca Juga :