shadow

Referensi White Paper Broadband Wireless Access

Referensi White Paper Broadband Wireless Access

Referensi White Paper Broadband Wireless Access

Referensi White Paper Broadband Wireless Access
Referensi White Paper Broadband Wireless Access

Tujuan dari kebijakan pemerintah dalam penataan spektrum frekuensi radio layanan akses pita lebar berbasis nirkabel ini antara lain adalah:
Menata penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi lebih efisien dan optimal.
Menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT dan penyebaran layanan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
Mendorong ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau (murah) di Indonesia
Mendorong tumbuhnya peluang usaha bagi masyarakat dan potensi lapangan kerja diberbagai unit usaha (multiple effect).
Membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi dan konten dalam negeri.
Menciptakan kompetisi pelayanan telekomunikasi yang dapat mendorong penyelenggaraan telekomunikasi secara lebih efisien.
Dokumen berikut ini merupakan draft kebijakan pemerintah dalam penataan spektrum frekuensi radio layanan akses pita lebar berbasis nirkabel (Broadband Wireless Access / BWA) yang merupakan penyempurnaan white paper BWA bulan November 2006 lalu. Dalam prosesnya, penyusunan dokumen ini telah melalui tahapan konsultasi kepada publik, yang diawali dengan penyebaran kuesioner melalui http://www.postel.go.id dan workshop yang diadakan di Ditjen Postel di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2006, 14 Nopember 2006 dan terakhir 29 April 2007.

Selain melalui konsultasi publik, dokumen ini disusun berdasarkan masukan-masukan dari penyelenggara broadband eksisting dan stakeholder telekomunikasi, dan referensi-referensi dari beberapa forum internasional seperti hasil sidang WRC-2007, APT (Asia Pacific Telecommunity) Wireless Forum, ITU Study Group, dan sebagainya.

Kebijakan disusun sebagai upaya menyikapi permasalahan mendasar yang mengakibatkan tertundanya penetrasi akses internet broadband di Indonesia, yaitu : terbatasnya infrastruktur telekomunikasi, demand dari pengguna broadband, ketergantungan content broadband dari luar negeri, serta ketersediaan perangkat komputer murah.

Dipandang dari sisi penyelenggara broadband eksisting, saat ini penggunaan spektrum frekuensi BWA telah dialokasikan ke sejumlah penyelenggara telekomunikasi seperti ISP (Internet Service Provider), NAP (Network Access Point), penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dan penyelenggara jasa multimedia. Beberapa permasalahan yang timbul yaitu : pemanfaatan frekuensi yang belum optimal, belum menggunakan standar terbuka, tidak optimalnya teknik mitigasi interferensi pada penggunaan bersama/sharing, ketersediaan frekuensi dan penerapan tarif BHP frekuensi radio untuk layanan broadband.

REPORT THIS AD

Kontribusi pemanfaatan produk industri nasional berdasarkan data, penyelenggara broadband eksisting tersebut masih sangat minim yaitu hanya berkisar 3 % dari total Belanja Barang modal (Capex). Dari jumlah 3 % tersebut hanya beberapa persen yang dapat diraih oleh industri dalam negeri.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dalam rangka menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT, mendorong ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau, membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi dan konten dalam negeri, serta mendorong optimalisasi serta efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, maka arah kebijakan Pemerintah adalah melakukan penataan spektrum frekuensi radio BWA yaitu menetapkan :

Penggunaan frekuensi BWA yang berbasis eksklusif dengan penerapan Izin Pita Frekuensi dan hak/kewajiban dalam zona wilayah layanan BWA pada pita frekuensi: 300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 3.3 GHz dan 10.5 GHz. Khusus pita frekuensi 2.5 GHz dengan pertimbangan adanya pengguna frekuensi eksisting dan potensi teknologi (LTE, Mobile Wimax, IMT) maka kebijakan pemerintah atas pita BWA 2.5 GHz masih perlu dilakukan kajian.
Penggunaan frekuensi BWA yang berbasis non eksklusif (shared basis) dengan penerapan Izin ISR dan Izin Kelas yaitu pada pita frekuensi: 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz.
Pendefinisian ulang wilayah layanan BWA dibuat menjadi standar wilayah layanan khususnya pada penerapan penggunaan frekuensi eksklusif. Pada dokumen white paper BWA bulan November 2006, didefinisikan wilayah layanan BWA dibagi atas 17 zona untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis teknis, diusulkan beberapa wilayah layanan digabung sehingga jumlah zona wilayah layanan BWA menjadi 14 zona. Penggabungan wilayah dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi gangguan interferensi dengan zona tetangganya.

Dengan melihat tujuan mendasar dari seleksi penyelenggara frekuensi BWA serta tingkat kesesuaian penyelenggaraan BWA pada skema perizinan yang berlaku saat ini (berdasarkan Kepmenhub No. 20 dan 21 Tahun 2001 beserta perubahannya) maka pemenang dari seleksi penyelenggara frekuensi

BWA akan pula diberikan izin jaringan tetap lokal berbasis packet switched.

Skema izin ini menampung hak untuk membangun jaringan tetap broadband dengan full IP based secara end-to-end sehingga diyakini pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA dapat merasakan fleksibilitas dalam membangun jaringan yang diperlukan.

Sumber : https://mbestarticles.page.tl/Online-education-Lecturer.htm