shadow

Pemerintah Janjikan RUU PDP Diserahkan ke DPR Pada Desember

Pemerintah Janjikan RUU PDP Diserahkan ke DPR Pada Desember

Pemerintah Janjikan RUU PDP Diserahkan ke DPR Pada Desember

Pemerintah Janjikan RUU PDP Diserahkan ke DPR Pada Desember
Pemerintah Janjikan RUU PDP Diserahkan ke DPR Pada Desember

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, memastikan Rancangan Undang-Undang

Perlindungan Data Pribadi sudah disepakati untuk menjadi salah satu prioritas dalam program legislasi nasional 2020 mendatang. Dia menjanjikan paling lambat akan menyerahkan draf RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat pada awal Desember mendatang.

“Saya kan sudah janji bulan Desember paling lambat masuk kirim dokumen ya kan ya mudah-mudahan sebelum mereka reses sudah sampai di DPR, kita ingin speed up,” kata Plate di Gedung SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Untuk saat ini payung hukum yang digunakan dalam melindungi data-data pribadi milik masyarakat kata Plate masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

PP itu, kata dia, akan berlaku hingga nanti RUU RDP disahkan 2020 mendatang.

 

Lihat juga:Draf UU Perlindungan Data Pribadi Diakui Belum Rampung

“Ada PP 71 apa namanya ada aturan-aturannya. Ya sudah ada tetapi tidak sekuat seperti aturan-aturan yang ada perlindungan data pribadi itu tersebar di banyak undang-undang sektor, itu ya tersebar,” kata dia.

“Nah sekarang di undang-undang PDP itu mau disatukan dan ditambah dan ditambah sehingga acuan kita isinya substansinya itu sama seperti yang umum dilakukan,” jelasnya.

Pada 28 Oktober lalu, Johnny sempat menyebut Kementerian Sekretariat Negara

mengembalikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke Kemenkominfo. Johnny mengatakan diminta membahas lebih lanjut beberapa poin terkait isi RUU PDP.

Di samping Setneg, Johnny mengatakan pihak Kementerian Luar Negeri dan Kejaksaan Tinggi masih keberatan dengan isi draft RUU PDP. Salah satu poin yang diberatkan yakni terkait sanksi administratif.

 

Baca Juga :

 

 

 

Posted in:
Articles by:
Published: