shadow

Analisa Pilkada Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004

Analisa Pilkada Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004

Analisa Pilkada  Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004

Analisa Pilkada Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004
Analisa Pilkada Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004

Sebagai jawaban atas semua permasalahan yang timbul pada pelaksanaan pilkada periode UU No. 22 tahun 1999, pemerintah menyusun dan menetapkan UU No. 32 tahun 2004. Dalam dalam pelaksanaanya, pilkada dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih kepala daerah.

Pilkada langsung yang telah dilaksanakan mulai Juni 2005 merupakan yang pertama kali di Indonesia. Walaupun Indonesia telah mempunyai pengalaman dalam melakukan pemilihan secara langsung dalam pemilihan presiden pada 2004 lalu. Namun terdapat perbedaan secara yuridis formalmengenai aturan yang digunakan. Dalam pelaksanaan presiden secaa langsung sudah jelas tersurat dalam undang-undang, sementara untuk Pilkada, konstitusi hanya menyebutkan, bahwa Gubernur/ Walikota/ Bupati dipilih secara demokratis. Bagaimana pemilihan Kepala daerah secara demokratis itu bentuknya, konstitusi tidak menjelaskan lebih lanjut.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak disebutkan latar belakang mengapa Kepala Daerah dipilih oleh rakyat secara langsung. Dalam konstitusi ini hanya dijelaskan bahwa Pemilihan terhadap Kepala Daerah secara demokratis dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut UU No.22 Tahun 2003 (UU Susduk MPR/DPR/DPD/DPRD) yang menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan dasar pemilihan Kepala Daerah yang dikehendaki konstitusi secara demokratis, maka pembentuk UU No.32 Tahun 2004 mengambil keputusan Pilkada dilakukan langsung oleh rakyat.

Ilmuwan politik mengatakan, suatu negara dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain masyarakat memiliki kebebasan untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; memberikan ruang berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai; serta tidak melarang siapapun berkompetisi untuk jabatan politik.

Berdasarkan pernyataan Juan J Linz dan Alfred Stepan tersebut berarti pemilihan kepala daerah di Indonesia telah memasuki ruang demokrasi. Dalam kehidupan politik yang demokrasi, terdapat suatu kebebasan dalam berkomunikasi dan berkompetisi dalam kehidupan politik. Suatu prestasi yang sangat membanggakan telah berhasil diraih Indonesia dalam kehidupan politik di tingkat lokal.

Menurut saya permasalahan yang labih mendasar adalah bukan mengenai bagaimana sistem legitimasi di tingkat lokal, baik melalui mekanisme penunjukan langsung dari pemerintah pusat, pemilihan oleh DPRD yang disahkan oleh presiden, ataupun pemilihan langsung oleh rakyat. Namun permasalahannya adalah dapatkah pemilihan kepala daerah secara langsung ini memberikan manfaat berupa peningkatan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat daerah.

Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan sistem pemilihan kepala daerah oleh pemerintah. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaanya. Terulangnnya permasalahan pilkada periode UU No. 22 tahun 1999, dapat dijadikan bukti kurangnya tanggapan pemerintah terhadap permasalahan yang ada di daerah. Kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilihan kepala daerah saat ini, akan coba saya deskripsikan sebagai berikut.

Sumber : https://multi-part.co.id/the-arcana-apk/