Hukum jelas
Ungkapan “partisipasi layak maksimum” dalam tindakan peluang ekonomi tahun 1964 yang dimaksudkan oleh orang-orang yang merancang tindakan berarti bahwa hanya warga dikecualikan dari proses politik yang menerima manfaat dari hukum. interpretasi asli ini, bagaimanapun, tidak pernah jelas. Orang-orang yang menjalankan program aksi masyarakat setempat ditafsirkan kalimat berarti melibatkan orang miskin dalam menjalankan program dan aktivisme politik, dan mereka bertindak atas memiliki adalah penafsiran ini. Kesalahpahaman “partisipasi layak maksimum” diperparah oleh kenyataan bahwa beberapa orang di pemerintahan atau kongres tahu apa yang arsitek kebijakan yang dimaksudkan frase berarti.
Banyak program federal menyediakan hibah untuk yurisdiksi tingkat yang lebih rendah, tetapi hukum yang sering tidak jelas, memberikan kontribusi untuk pengawasan yang kurang efektif pengeluaran dana. Judul I tindakan pendidikan dasar dan menengah 1965 menetapkan program hibah untuk departemen pendidikan negara dan melalui mereka untuk distrik sekolah setempat.Dana tersebut ditujukan untuk memenuhi “spesial kebutuhan anak-anak dalam pendidikan dirampas” – tidak untuk menggantikan yang sudah sumber daya yang ada disediakan untuk mendidik dirampas. Tindakan itu, namun tidak menentukan secara jelas siapa “mendidik dirampas” atau apa program diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak berpikir hukum itu dimaksudkan untuk menjadi RUU bantuan umum dengan nama lain.
AS Kantor Educations pedoman awal pada pengeluaran dana tersebut oleh distrik sekolah lokal tercermin ambiguitas ini. Tidak heran banyak lembaga pendidikan setempat juga melihat dana sebagai bantuan umum dan sering menghabiskan mereka untuk bahan atau layanan yang tidak membantu anak-anak dalam pendidikan dirampas! Butuh beberapa tahun untuk kantor pendidikan untuk memperketat peraturan yang membatasi alokasi lembaga pendidikan lokal judul saya dana. Ketika melakukan ini, dana federal memang pergi untuk membantu anak-anak kurang beruntung lebih dari dalam program pendidikan yang didanai pemerintah federal lainnya.
Judul V dari Dasar dan Menengah UU Pendidikan dirancang untuk “memperkuat” negara departemen pendidikan dan meningkatkan program-program pendidikan.Tapi “memperkuat” merupakan istilah ambigu dan hubungan antara program pendidikan dan peningkatan kinerja tidak dipahami dengan baik.Selain itu hukum tidak mengandung kriteria objektif yang digunakan untuk menilai proyek dan tidak memberitahu departemen negara bagaimana mereka harus berubah.Akibatnya, sedikit perubahan telah terjadi.
Departemen Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan (HEW) dan salah satu subdivisi, AS Dinas Pendidikan juga memiliki masalah menerapkan Judul VI dari 1964 Hak Sipil Act.(Sebagai 7 Mei 1980, semua program pendidikan HEW ini dipindahkan ke Departemen tingkat kabinet baru Pendidikan). 1964 Hak Sipil Act, yang melarang pemberian dana federal untuk program yang didiskriminasi warga atas dasar ras, warna kulit, asal kebangsaan, tidak memiliki sejarah legislatif yang jelas untuk memberikan arahan yang jelas untuk administrasi. Juga tidak rumah putih memberikan pelaksana banyak membantu.pedoman HEW mengenai dana untuk kabupaten sekolah dianggap tidak cukup di Kantor Pendidikan yang dikembangkan arahan sendiri. Selain itu, Hew tidak sedikit untuk mengembangkan program informasi untuk membantu masyarakat memahami kebijakan federal.
Seringkali penyebaran informasi yang terjadi adalah hasil dari kegiatan oleh Komisi AS tentang Hak Sipil atau kelompok swasta – lembaga tanpa tanggung jawab pelaksanaan program. Maklum, pejabat sekolah di selatan tidak pasti tentang prosedur dimana kepatuhan mereka dengan Judul VI akan ditinjau. Mereka tidak sendirian dalam kebingungan mereka. Bahkan Dinas anggota staf Pendidikan tidak dapat menggunakan pedoman lembaga mereka untuk mengevaluasi upaya kepatuhan. Ketika HEW akhirnya mengembangkan standar administrasi khusus untuk menentukan kepatuhan dengan hukum, kemajuan desegregasi sekolah dipercepat.Semakin te