Perkembangan Politik Dan Pemerintahan Indonesia Pasca 21 Mei 1998

1. Massa Pemerintahan Presiden Habibie
2. Latar Belakang Terbentuknya Pemerintahan Habibie

Akibat semakin meningkatnya desakan dan unjuk rasa massa, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden RI. Sesuai dengan ketentuan dalam UUd 1945, presiden menyerahkan jabatan presiden kepada wakil presiden, Burhanuddin Jusuf Habibie.

1. Perkembangan politik dan pemerintahan

1)      Kebijakan reformasi Politik

2)      Kebebasan berpendapat

3)      Kebijakan disentralisasi

4)      Kebijakan yang berkaitan dengan masalah Timor Timur

5)      Program pelaksanaan pemilu 1999

2. Massa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

3. Latar belakang terbentuknya pemerintahan Abdurrahman Wahid

Latar belakang terbentuknya berawal dari pemilu tahun 1999. Pada pemilu tersebut PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih harus dipilih oleh MPR, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Dalam mekanisme pemilihan presiden di MPR, Abdurrahman Wahid yang juga pimpinan PKB terpilih menjadi presiden Indonesia ke 4. Sedangkan Megawati kemudian dipilih Abdurrahman Wahid sebagai wakil presiden.

1. Perkembangan politik dan pemerintahan Indonesia

1)      Kebijakan reformasi pemerintahan, dengan pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial

2)      Seringnya presiden melakukan lawatan ke luar negeri. Langkah ini banyak menimbulkan pertentangan dalam masyarakat

3)      Masih berkembangnya gerakan-gerakan separatis seperti GAM, RMS dan OPM

4)      Abdurrahman Wahid mengusulkan agar Tap MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang malarang marxisme-laninisme dicabut

5)      Upaya Abdurrahman Wahid untuk mereformasi dan mengeluarkan militer dari ruang sosial politik  menyebabkan hubungan presiden dan militer merenggang

6)      Terjadinya beragam konflik kepentingan

7)      Keluarnya kebijakan pemerintah bahwa Imlek sebagai hari libur Nasional

8)      Pada tanggal 1 februari 2001, DPR mengeluarkan nota yang berisi perlunya dilakukan siding khusus MPR dimana pemakzulan presiden dapat dilakukan

 

RECENT POSTS

• Perkembangan Politik Dan Pemerintahan Indonesia Pasca 21 Mei 1998
•    Substansi Agenda Reformasi Politik
• Perkembangan Masyarakat Indonesia Masa Reformasi
• PPKN, PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH DI INDONESIA
• Cara Melakukan Negosiasi
• Apa Itu Negosiasi?
• Pendahuluan
• Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman
• Fokus Strategi Kebijakan yang Perlu Dikembangkan