shadow

Ringkasan Sejarah Politik Bali

Posted on: by:

Table of Contents

Ringkasan Sejarah Politik Bali

Di Balik perdamaian & ketertiban yang nampak tahu terhadap zaman kolonial tahun 1908-1945, kebijakan Belanda memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi lama dan juga membangkitkan ketegangan baru. kemudian terhadap masa Rezim kolonial, dibikin risau oleh bangkitnya komunisme & nasionalisme terhadap dekade 1920-an, yang melancarkan kebijakan untuk memulihkan rutinitas Bali.

Proyek selanjutnya menuntut pemulihan kembali rutinitas praktik kultural, religius, dan hukum yang tradisional. selain itu termasuk menghendaki dipulihkannya keluarga-keluarga penguasa lama, yang para bagian terkemukannya, yang pernah diakui lalim oleh Belanda & dikirim ke pengasingan, kemudian kini dipandang sebagai penjamin perlu berasal dari tatanan tradisional yang harmonis.

Sruktur negara kolonial, terutama kekuatannya yang dahsyat & sistem pemerintahan yang tak langsung berguna sebagai pembatas barangkali terdapatnya oposisi politik terbuka. Sebenarnya hal itu mendorong konflik politik & sosial di kalangan orang Bali, yakni terutama di selama silsilah kasta & kelas dan juga di kalangan puri & tidak membangkitkan solidaritas melawan negara Belanda.

Sebagai perumpamaan terhadap tahun 1920-an, Bali mengalami suatu debat publik yang panas tentang hak-hak istimewa kasta, di mana kaum jelata (sudra) yang terdidik berhadapan bersama dengan para wakil konservatif berasal dari 3 kasta tertinggi (triwangsa). Meskipun pembicaraan itu dipangkas oleh Belanda, tetapi ketegangan kasta berlanjut dibawah permukaan & merebak kembali selama Revolusi Nasional & terhadap masa pasca kemerdekaan.

Dinamika sama sangat tahu ada diranah ekonomi. Bahkan sebelum akan Depresi memuncakkan masalah ekonomi, orang Bali udah menderita ditindih salah satu beban pajak terberat di Hindia Belanda, & tetap termasuk dituntut jalankan kerja rodi kebanyakan 25 hari per tahun untuk pemerintahan/para agen pribuminya. Di kala efek berasal dari Depresi jadi terasakan seutuhnya terhadap kurang lebih tahun 1932, kemelaratan, kelaparan dan tuna-tanah jadi akut. Sebab, para pejabat Bali dibandingkan bersama dengan para pejabat Belanda, bertanggung jawab atas sistem pajak & penghisapan rodi di tingkat lokal, maka kejengkelan & kemarahan termasuk cenderung tertuju kepada para pejabat Bali ketimbang negara Kolonial Belanda.

Kemudian kala keruntuhan rezim kolonial Belanda & pemberlakuan administrasi militer Jepang yang sama kuatnya terhadap Maret 1942 menandai dimulainya masa perubahan yang mendalam terhadap politik Bali. Dengan dilanjutkannya pemerintahan tak langsung oleh Jepang, digabungkan bersama dengan sistem penghisapan kekayaan yang kian kejam, memuncakkan konflik yang ada di kalangan orang Bali, udah mengakibatkan konflik baru, & kala kekuasaan dahsyat negara Jepang, sebagaimana negara Belanda sebelumnya, yang menghambat pertentangan/konflik politik terbuka, banyak variasi upayanya didalam memobilisasi masyarakat Bali untuk keperluan perang berikan pengalaman yang tak pernah didapat pada mulanya bagi banyak pemuda Bali didalam organisasi politik & militer.

Upaya itu termasuk menimbulkan perubahan perlu didalam hal wacana politik di Bali. Signifikansi politis berasal dari pertumbuhan ini jadi tahu bersama dengan runtuhnya kekuasaan negara Jepang & proklamsi kemerdekaan Indonesia oleh pemimpin kaum Republikan, Soekarno terhadap Agustus 1945. Orang Bali langsung jadi bergerak secara politis & militer demi membela & menentang Republik Indonesia yang baru dideklarasikan & melunaskan dendam bersama dengan lama terhadap para tersangka kolaborator. Penundaan selama lebih berasal dari 6 bulan sebelum akan tentara Belanda tiba di Bali untuk mengantikan administrasi Jepang berikan kesempatan yang unik bagi berlanjutnya mobilisasi & konflik politik di kalangan orang Bali. Kesempatan ini nyaris seutuhnya diciptakan oleh pertentangan antara administrasi militer Inggris di Jawa, yang tidak mendambakan jadi sangat meluas di Hindia Belanda & otoritas militer & sipil Belanda yang mencari barangkali untuk secepatnya bercokol kembali di Bali.

Kesempatan yang tercipta oleh runtuhnya kekuasaan negara sentral mengimbuhkan banyak variasi hasil di beragam bagian Bali yang berbeda. Perbedaan lokal didalam struktur kelas, akses terhadap pendidikan, hubungan rural produksi, & pola persaingan di kalangan puri merubah distribusi pertolongan sosial & geografis untuk republikanisme Indonesia terhadap 1945-1946.

Wilayah basis utama pertolongan kaum Republikan adalah kerajaan sentral Buleleng, Badung, Tabanan, & untuk beberapa lama feodal relatif lemah. Kerajaan Timur Karangasem, Bangli, Gianyar, & Klungkung, di mana puri yang berku’asa selalu kuat, membentuk tulang punggung antirepublikanisme.

Dalam hasratnya untuk kembali ke Hindia, para ahli strategi Belanda gagal memperkirakan perubahan yang dialami Bali semenjak 1942. Masih yakin bahwa Bali “tidak berminat didalam politik”, & bahwa masyarakatnya “tertata rapi” & hamonis, mereka menyimpulkan bahwa tidak ada,/ cuma sedikit, perlawanan terhadap pemberlakuan kembali pemerintahan Belanda terhadap tahun 1946. Ternyata mereka keliru, di kala mendarat di Pantai Sanur terhadap Maret 1946, pasukan Belanda memasuki pulau yang udah terpecah di antara para pendukung & penentang kemerdekaan Indonesia. Perlawanan militer yang sengit oleh tentara Republik di Bali berjalan hingga 1948, & setelah perlawanan itu, perjuangan politik tetap berlanjut. Merespon sikap perlawanan tersebut, para ahli strategi Belanda jadi Mengenakan orang Bali yang “bermaksud baik” & para pemimpin feodal mereka untuk memata-matai, melaporkan, & membunuh kaum Republikan, yang mereka tuding sebagai “teroris”.

Dengan demikian itu, strategi Belanda mendorong permusuan & bentrokan terbuka di kalangan orang Bali. Menjelang akhir 1949, kurang lebih 2000 orang Bali tewas, kurang lebih sejumlah 700 orang di pihak Belanda yang berperkara, dibandingkaan cuma segelintir serdadu Belanda. Perkembangn politik eksternal tetap merubah konflik lokal selama masa revolusi. Kemudian, setelah tahun 1946, beberapa negara Republik, kolonial Belanda, & Negara Indonesia Timur (NIT) yang disetir Belanda bersaing memperebutkan kekuasaan tertinggi di Bali.

Perlu diketahui bahwa orang Bali tidak berpaling secara seragam kepada salah satu berasal dari pusat-pusat politis itu, tetapi kepada seutuhnya bersama dengan kadar berbeda-beda & terhadap kala yang berlainan. Pengarahan & rangsangan yang merebak berasal dari pusat-pusat yang bergeser itu menunjang membentuk strategi politik & militer beragam group yang berbeda di Bali, kerap kali bersama dengan cara yang sangat terperinci. Pentingnya lagi, mereka bersinggungan dengan, & memperkuat, ketegangan yang udah ada.

Menjelang tahun 1949 berjalan perselisihan hebat antara orang Bali yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia & mereka yang bekerjasama bersama dengan Belanda, & negara bonekanya, NIT. Perselisihan politik ini termasuk mempunyai dimensi kultural yang kuat. Kaum Republikan bicara tentang perlunya menghapuskan hak-hak istimewa “feodal” & kasta, kala lawannya bicara soal perlunya melestarikan “tradisi” & kebudayaan Bali. Dinamika politik nasional & internasional termasuk menunjang mengaksentuasikan keterbelahan di didalam kubu kaum Republikan. Yang terutama perlu adalah keretakan antara badan utama para pejuang kemerdekaan yang turun gunug, terhadap awal 1948, sebelah ditandatanganinya persetujuan gencatan senjata antara Belanda & Republik (Perjanjian Renville), & mereka yang meneruskan perjuangan bersenjata hingga bulan Januari 1950.

Tercapainya kemerdekaan Indonesia terhadap akhir 1949 tidak mengakhiri konflik politik di kalangan orang Bali. Sebaliknya perselisihan antara kaum kolaborator (tulen/tersangka) & kaum Republikan,serta keterbelahan di didalam kubu kaum politik Republikan itu sendiri, tetap dilukiskan melalui kekerasan politik terbuka & perjuangan yang belarut-larut untuk mengontrol aparatus negara lokal. Meskipun demikian riasan sosial & politik para protagonisnya berubah selama lima belas tahun berikutnya, perjuangannya terhadap hakikatnya selalu tidak kunjung selesai.

Di tahun 1965 menjelang kudeta Oktober, pelbagai golongan yang bertentangan secara diametral didalam politik, ekonomi, & keperluan kelas mengontrol elemen-elemen aparatus negara yang berbeda, seperti militer, polisi, birokrasi, & eksekutif. Kudeta ini menyediakan dalih & kesempatan bagi konsolidasi kekuasaan politik satu golongan, dipimpin PNI, atas tanggungan golongan lain, PKI & sekutunya.

Dari tahun 1950-1965, konflik politik ditransformasikan oleh kondisi ekonomi yang memburuk bersama dengan serius, kebijakan ekonomi pemerintahan, & perubahan serentak terhadap struktur kelas Bali, Implementasi agresif perombakan penguasaan tanah di Bali, dipimpin PKI & organisasi pertaninya, dan juga dibantu oleh elemen-elemen kunci didalam negara lokal ikut menaikkan polarisasi politik di selama silsilah kelas setelah 1963.

Perjuangan demi tanah buat persiapan panggung bagi reaksi hebat & keras oleh para tuan tanah & sekutunya didalam PNI setelah kudeta & kudeta balik antikomunis Oktober 1965. Konflik politik di kalangan orang Bali kian diperkuat oleh ketergantungan finansial negara lokal terhadap pusat, & oleh bangkitnya kaum borjuis Bali baru bersama dengan ikatan erat terhadap negara lokal. Tidak mempunyai otonomi finansial apa pun yang signifikan, negara lokal tidak membawa sarana maupun motivasi untuk menunjang pemberontakan tempat melawan pusat terhadap akhir dekade 1950-an. Sebaliknya, negara lokal pun melakukan tindakan melakukan tindakan selaku pengedar lokal patronase, bersama dengan kaum kaum borjuis pribumi sebagai pemetik keuntungan utamanya. Sistem itu membangkitkan dugaan tentang bias & kronisme politik & menghambat dinamika konflik politik lokal.

Di kala negara lokal makin lama bergeser ke kiri terhadap dekade 1960-an, bersama dengan Gubernur Suteja yang Sukarnois selaku pemimpin, banyak pihak yang jadi tersisihkan berasal dari alur patronase berbondong-bondong menunjang PNI, sehingga memperkencang reaksi politik melawan PKI & Suteja setelah Oktober 1965. Kelemahan & ketiadaan otonomi aparatus negara lokal berarti bahwa rangsangan politis yang singgah berasal dari pusat cenderung memperkuat & mentranspormasikan perselisihan politik di Bali, terutama pentingnya didalam proses. Proses yang dimaksud adalah partai-partai politik tingkat nasional & sistem persaingan & mobilisasi politik di bawah sistem Demokrasi Terpimpin Sukarno setelah tahun 1949.

Menjelang awal dekade 1960-an, perjuangan demi kekuasaan negara lokal di Bali terekspresikan melalui meningkatnya pengerahan massa siap tempur & konfrontasi antara para pendukung PNI & PKI. Dengan begitu, ribuan rakyat awam jadi berbagi ikatan solidaritas yang kuat bersama dengan para bagian lain didalam organisasi politiknya, & antagonisme yang mendalam terhadap mereka yang berada di kubu lawan.

Bersama kondisi ekonomi yang memburuk bersama dengan serius, gugusan bencana alam & wabah hingga terhadap awal dekade 1960-an mengakibatkan spekulasi bahwa Bali sedang mengalami ketidakseimbangan kosmis. Letusan Gunung Agung terhadap 1963 di sedang berlangsungnya upacara agama yang jelimet untuk memulihkan keseimbangan itu, dicermati sebagai alamat malapetaka yang lebih besar. Bertepatannya momen selanjutnya bersama dengan bangkitnya militansi PKI & terutama bersama dengan kampanye perombaka penguasaan tanahnya yang agrasif, menimbulkan dugaan bahwa PKI, entah bagaiman bertanggungjawab atas ketidakseimbangan itu. Usulan semacam itu bersama dengan tahu ditiupkan oleh PNI, & pihak-pihak lain yang, dikarenakan alasan, jadi terancam oleh/antagonistik terhadap, PKI.

Menggemakan tuduhan Belanda & kaum konservatif Bali terhadap Republikan selama Revolusi, mereka mencap PKI-Bali sebagai antireligius & musuh kebudayaan Bali. Tuduhan ini nyatanya tidak terelakan & mengaksentuasikan intensitas konflik terhadap dekade 1960-an & menyediakan motivasi & dalih yang ampuh untuk penghukuman keras setelah kudeta 1965. Yang termasuk penting adalah posisi militer di Bali yang relatif lemah. Tidak seperti unit-unit di tempat lain di Indonesia, yang meraih hak atas lahan tanah yang luas & aset lainnya bersama dengan nasionalisasi perusahaan asing terhadap akhir dekade 1950-an, militer di Bali tidak mempunyai basis ekonomi yang kuat & mandiri. Akibatnya, militer di Bali cenderung, bergerak secara oportunistik sejalan arus politik haluan kiri di Bali. Tetapi, dikala arus itu berbalik bersama dengan telak terhadap akhir tahun 1965, militer di Bali cepat membuat perubahan haluannya. Meskipun sejumlah perwira ditangkap & diadili dikarenakan disangka menunjang PKI & kudetanya, beberapa besar lolos bersama dengan jadi ujung tombak didalam serangan terhadap para tersangka komunis. Hingga Oktober 1965, konflik politik yang sengit hingga batas spesifik ditampung oleh akses yang setara di kedua belah pihak terhadap lembaga-lembaga negara kunci di tingkat lokal.

Tetapi bersama dengan kudeta, keseimbangan yang rapuh itu pecah, & terbukalah jalur bagi penghukuman keras oleh PNI & pengikutnya, bersama dengan pertolongan hangat berasal dari militer nasional & lokal. Bagi yang tidak akrab bersama dengan wacana peristiwa & politik Bali modern. pengamatan tentang pentingnya daya-daya ekonomi negara, hubungan kelas, partai politi & militer didalam membentuk peristiwa Bali barangkali nampak tidak luar biasa, lebih-lebih biasa-biasa saja. sesungguhnya, jikalau pengamatan itu dibikin didalam hubungannya bersama dengan masyarakat lain bersama dengan peristiwa yang sama-sama enteng berubah & berdarahnya, boleh jadi sesungguhnya demikian. Tetapi mengajukan klaim/interpretasi semacam itu tentang peristiwa Bali adalah berjalan melawan arus kuat opini ilmiah & populer.

Demikianlah ulasan tentang Sejarah Politik Bali, yang terhadap kesempatan yang baik ini dapat dibahas disini. Semoga kamu dapat bersama dengan enteng tahu ulasan di atas. Kiranya lumayan sekian, tidak cukup lebihnya mohon maaf, & hingga jumpa.

Baca Juga :