shadow

Materi Lompat Jauh

Materi Lompat Jauh

Materi Lompat Jauh

Materi Lompat Jauh

Dalam melakukan lompat jauh, ada abeberapa hal yang menjadi faktor keberhasilan antara lain:

Kemampuan membangun daya momentum.

Kemampuan memindahkan momentum baik itu gaya vertical maupun horizontal.

Kemampuan menyatukan kedua gaya tadi dengan tenaga yang ada saat melakukan lompatan

Saat berbicara soal teknik lompat jauh, ada 4 hal yang paling penting yakni awalan, tolakan, sikap badan saat di udara dan terakhir pendaratan.

Awalan

Gerakan awal dalam lompat jauh dimulai dengan berlari secepat mungkin. Gerakan lari ini dilakukan semaksimal mungkin untuk mendapatkan tolakan terbaik. Pada saat berlari, pelari sedang mengusahakan kecepatan secara horizontal yang kemudian akan diubah menjadi kecepatan vertical dengan cara melakukan tolakan. Pada saat melakukan awalan, seorang atlit harus memperhatikan beberapa hal antara lain:

Memahami jarak awalan dengan tenaga yang dibutuhkan untuk melompat. Misalnya pelari pemula, untuk mendapatkan kecepatan maksimal ia bisa mengambil jarak lari sekitar 35 meter. Sementara bagi mereka yang telah terlatih, jarak tempuh awalan lari bisa berkisar 45 meter.

Hal penting di awalan adalah posisi beridri. Hal ini tidak diatur secara baku tetapi bergantung pada kebiasaan para atlit. Pilih kebiasaan yang menghasilkan jarak lompatan maksimal.

Pada saat memulai awalan harus dengan lari yang pelan dan kemudian perlahan mempercepat laju lari. Terkait kecepatan, atlit harus bisa mempertahankan dinamikanya sampai ia melakukan tolakan.

Saat atlit telah mencapai kecepatan yang paling maksimal, maka gerakan lari dilepas begiutu saja dengan tanpa mengurangi kecepatan yang diperoleh pada saat berlari.

Tolakan

Tolakan merupakan proses dimana di dalamnya mencakup perpindahan kecepatan yang sbeelumnya horizontal menjadi vertical. Tolakan dilakukan dengan sangat cepat dan kuat dengan tujuan agar tubuh terangkat ke atas dari titik satu ke titik berikutnya sejauh mungkin. Tolakan merupakan gerbang menuju poisis tubuh atlit pada saat ia melayang menuju titik terjauh lompatannya. Tolakan yang baik selalu melibatkan kekuatan kaki juga kombinasi ayunan kaki dan tangan yang dimulai dari posisi depan ke atas. Untuk mendapatkan tolakan yang sempurna, seorang atlit harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

Kaki haruslah kuat sebab ia merupakan tumpuan sebelum melayang.

Saat hendak bertumpu, atlit harus mampu melakukannya saat ia tepat berada pada papan tumpuan.

Dalam keadaan bertumpu, tangan sebaiknya ikut diayunkan. Demikian juga kaki. Kaki diayunkan dengan cara mengangkatnya tinggi hingga pinggul dan berada dalam posisi lutut yang ditekuk.

Posisi Atau Sikap Badan Saat Di Udara

Sikap badan ini terkait saat aatlit lompat jauh sedang berada di udara menuju titik lompatan sekanjutnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sikap badan ini setidaknya ada tiga jenis yakni sikap badan yang seolah menggantung, berjalan dan dan jongkok.

Pendaratan

Mendarat merupakan tahapan terakhir di dalam proses olahraga lompat jauh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat hendak mendarat, antara lain:

Dilakukan dengan konsentrasi serta daya sadar yang penuh agar gerakan yang tidak perlu bisa dihindari.

Agar tidak terasa sakit, pendaratan harus dilakukan dengan memastikan kedua kaki sejajar dan bagian tumit mendarat pertama kali dengan posisi seperti sedang menjepit.

Sebelum tumit atlit lompat jauh benar-benat menyentuh medium pendaratan, ia harus benar-benar meluruskan kakinya ke depan. Hal ini dimaksudkan agar jarak di anatar kedua kakinya tidak terlalu berjauhan. Apabila terlalu lebar jaraknya akan mengurangi jarak jauhnya lompatan yang dicapai.

Saat mendarat, pastikan tumit segera berpijak agar pantat tidak mendarat di medium pasir.

Setelah mendarat, pastikan tidak keluar atau kembali ke tempat awalan sebab membuat pengukuran berubah. Dan jika bergerak ke belakang tentu jarak lompat akan berkurang.


Sumber: https://profilesinterror.com/kartu-prabayar-tanpa-registrasi-diblokir-bertahap/

Teknik permainan bola voli

Teknik permainan bola voli

Teknik permainan bola voli

Teknik permainan bola voli

Sistem Pertandingan

  • Sistem pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi yang terdiri dari 8 tim dan akan

disitribusikan ke dalam 2 (dua) group, masing-masing group terdiri dari 4 (empat) tim.

  • Setiap tim terdiri dari 10 pemain meliputi 6 pemain inti yang bermain di lapangan dan 4 pemain cadangan.
  • Pergantian pemain inti dan cadangan pada saat pertandingan berlangsung tidak dibatasi.
  • Pertandingan tidak akan ditunda apabila salah satu atau lebih dari satu anggota tim sedang bermain untuk cabang olahraga yang

lain.

  • Jumlah pemain minimum yang boleh bermain di lapangan adalah 4 orang.
  • Apabila di lapangan terdapat kurang dari 4 orang, maka tim yang bersangkutan akan dianggap kalah.
  • Setiap pertandingan berlangsung 3 babak (best of three), kecuali pada 2 babak sudah di pastikan pemenangnya maka babak ke tiga tidak perlu dilaksanakan.
  • Sistem hitungan yang digunakan adalah 25 rally point. Bila poin peserta seri (24-24) maka pertandingan akan ditambah 2 poin. Peserta yg pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangi pertandingan.
  • Kemenangan dalam pertandingan penyisihan mendapat nilai 1. Apabila ada dua tim atau lebih mendapat nilai sama, maka penentuan juara group dan runner-up akan dilihat dari kualitas angka pada tiap-tiap set yang dimainkan.
  • Kesalahan meliputi:
    • Pemain menyentuh net atau melewati garis batas tengah lapangan lawan.
    • Tidak boleh melempar ataupun menangkap bola. Bola voli harus di pantulkan tanpa mengenai dasar lapangan.
    • Bola yang dipantulkan keluar dari lapangan belum dihitung sebagai out sebelum menyentuh permukaan lapangan.
    • Pada saat servis bola yang melewati lapangan dihitung sebagai poin bagi lawan, begitu juga sebaliknya penerima servis lawan yang membuat bola keluar dihitung sebagai poin bagi lawan.
    • Seluruh pemain harus berada di dalam lapangan pada saat serve dilakukan.
    • Pemain melakukan spike di atas lapangan lawan.
    • Seluruh bagian tubuh legal untuk memantulkan bola kecuali dengan cara menendang.
    • Para pemain dan lawan mengenai net 2 kali pada saat memainkan bola dihitung sebagai double faults.
  • Setiap team diwajibkan bertukar sisi lapangan pada saat setiap babak berakhir. Dan apabila dilakukan babak penetuan (set ke 3) maka tim yang memiliki nilai terendah boleh meminta bertukar lapangan sesaat setelah tim lawan mencapai angka 13.
  • Time out dilakukan hanya 1 kali dalam setiap babak dan berlangsung hanya 1 menit.
  • Diluar dari aturan yang tertera disini, peraturan permainan mengikuti peraturan internasional.

Penghitungan angka

Aturan permainan dari bola voli adalah:

  1. Jika pihak musuh bisa memasukkan bola ke dalam daerah kita maka kita kehilangan bola dan musuh mendapatkan nilai
  2. Serve yang kita lakukan harus bisa melewati net dan masuk ke daerah musuh. Jika tidak, maka musuh akan mendapat nilai

Sumber: https://poekickstarter.com/xiaomi-redmi-5a-dijual-di-bawah-sejuta/

Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila

Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah.

Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia di antaranya sebagai berikut.

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J.
  2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.

Ø  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Ø  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ø  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Ø  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Ø  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

  1. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres).

Ø  Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ø  Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.

Ø  Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.

Ø  Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi  Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ø  Keputusan Presiden Nomor Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana  Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009

Baca juga:

Hak Wanita

Hak Wanita

Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

Hak Anak

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

  1. Ciri-ciri HAM

HAM memiliki beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut:

1)      Hakiki (ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan).

2)      Universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang.

3)      Permanen dan tidak dapat dicabut.

4)      Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak.

  1. Kewajiban Asasi Manusia

Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

  1. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusian. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia.  Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

  1. Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yaitu: nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/

Pengertian HAM

Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Makna Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan tentang beberapa macam hak sebagai berikut.

  1. Hak Untuk Hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

  1. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

  1. Hak Mengembangkan Diri 

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

  1. Hak Memperoleh Keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

  1. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

  1. Hak Atas Rasa Aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

  1. Hak Atas Kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan. Setiap orang juga berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

  1. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/usaha-barbershop/

  Silsilah Nabi Muhammad SAW

  Silsilah Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW lahir dari keturunan bangsawan kabilah Quraisy. Beliau mempunyai silsilah yang jelas, sebagaimana layakya keluarga Arab terhormat pada masa itu. Beliau sendiri menyatakan bahwa keturunannya adalah keturunan pilihan diantara kabilah-kabilah Arab, yaitu keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dari keturunan Ismail terpilih Kinanah, dari keturunan Kinanah terpilih Quraisy, dari keturunan Quraisy terpilih Hasyim dan dari keturunan Hasyimlah beliau lahir.

Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul-Muth­thalib (nama aslinya Syaibah), bin Hasyim, bin Abdu Manaf (nama aslinya Al-Mughirah), bin Qushay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka’b, bin Lu’ay, bin Gha­lib, bin Fihr (nama aslinya Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah), bin Malik, bin An-Nadhr (nama aslinya Qais), bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah (nama aslinya Amir), bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma’ad, bin Adnan. bin Add bin Humaisi’, bin Salaman, bin Aush, bin Bauz, bin Qimwal, bin Ubay, bin Awwam, bin Nasyid, bin Haza, bin Baldas, bin Yadlaf, bin Tha­bikh, bin jahim, bin Nahisy, bin Makhy, bin Aidh, bin Abqar, bin Ubaid, bin Ad-Da’a, bin Harridan, bin Sinbar, bin Yatsriby, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Ar’awy, bin Aidh, bin Daisyan, bin Aishar, bin Afnad, bin Aiham, bin Muqshir, bin Nahits, bin Zarih, bin Sumay, bin Muzay, bin Iwadhah, bin Aram, bin Qaidar, bin Isma’il Alaihi-Salam, bin Ibrahim Alaihi-Salam bin Tarih (nama aslinya Azar), bin Nahur, bin Saru’ atau Sarugh, bin Ra’u, bin Falakh, bin Aibar, bin Syalakh, bin Arfakhsyad, bin Sam, bin Nuh Alaihi-Salam, bin Lamk, bin Mutwashyalakh, bin Akhnukh atau ldris Alaihis-Salam, bin Yard, bin Mahla’il bin Qainan, bin Yanisya, bin Syits Alaihi-Salam, bin Adam Alaihis-Salam. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah.

Abdullah adalah putra kesayangan Abd. Al-Mutthalib. Dia kawin dengan Aminah binti Wahab pada usia sekitar 24 tahun. Keduanya adalah pasangan yang serasi, pemuda tampan dan gadis jelita. Abd. Al-Mutthalib dan Wahab menurunkan keluarga yang terpandangan di kalangan kabilah-kabilah Arab. Kurang lebih 3 bulan setelah pernikahannya, Abdullah berangkat ke Negeri Syria untuk berdagang. Pada waktu itu Aminah telah memperlihatkan tanda-tanda kehamilah. Dalam perjalanan pulang di kota Yastrib mendadak Abdullah jatuh sakit dan akhirnya meninggal.

Aminah melahirkan Nabi pada tanggal 12 Rabiul awal bertepatan dengan 20 April, 571 tahun setelah kelahiran Nabi Isa as. Pada hari ketujuh setelah kelahiran Rasulullah, kakeknya menyembelih hewan kurban untuknya dan mengundang seluruh suku quraisy. Di tengah menikmati jamuan itu, mereka bertanya, “Wahai Abdul Mutthalib, kau beri nama siapa (anak itu)? “ Jawab Abdul Mutthalib, “ Aku memberinya nama Muhammad. “Mereka bertanya lagi, “Mengapa engkau lebih memilih nama itu ketimbang menamainya dengan salah satu nama leluhurnya?” Dia menjawab, “ (Karena) aku ingin Allah yang di langit memujinya dan semua manusia yang ada di muka bumi ini memujinya pula.

RECENT POSTS

Bentuk- bentuk demokrasi

Bentuk- bentuk demokrasi

Dalam suatu negara misalnya diterapkan demokrasi dengan sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial adalah sistem yang menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini presiden merupakan kepala eksekutif sekaligus kepala negara. Yang menerapkan sitem ini adalah negara Amerika dan negara Indonesia. Sedangkan sistem parlementer menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif berada ditangan perdana menteri, dan kepala negara beradaditangan ratu. Yang menerapkan sistem ini seperti Inggris, India, dan lain-lain.

2)      Demokrasi Perwakilan Liberal

Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas artinya kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut Held (1995:10), bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah jaminan kebebasan secara individual, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan bahkan kebebasan anti agama.

3)      Demokrasi Satu Partai dan Komunisme

Demokrasi ini dilaksanakan di negara-negar komunis seperti Rusia, China, Vietnam, dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demookrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, ddan akhirnay kapitalislah yang menguasai negara. Menurut pandangan kaum Marxis-Leninis, sistem demokrasi delegatif harus dilengkapi, pada prinsipnya denagn suatu sistem yang terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis..

4)      Demokrasi Indonesia dan Tujuan Negara Kesejahteraan Rakyat

Tujuan negara dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Hal inilah yang merupakan cita-cita ideal filosofis bagi negara Indonesia (Assiddiqie). Nampaknya pada reformasi ini lebh menekankan pada aspek negara hukum formal, yaitu hasil reformasi lebih utama pada aspek politik hukum. Menurut Darwin, dalam reformasi dewasa ini demokrasi dikatakan mengalami deficit yaitu perolehan atau manfaat yang diterima masyarakat denagn hadirnya demokrasi, lebih rendah dibandingkan dengan ongkos demokrasi baik dalam arti finansial yang dikeluarkan dan ditanggung oleh rakyat, maupun negara untuk menggelar pesta demokrasi tersebut. Jadi, sistem demokrasi Indonesia belum efektif, karena biaya yang dikeluarkan untuk mensejahterakan rakyat, dipaksa dikeluarkan untuk membiayai demokrasi yang kenyataannya tidak menyentuh kedaulatan rakyat. Seperti juga adanya korupsi yang dilakukan oleh para wakil rakyat, hal ini tidak sesuai dengan demokrasi menurut Filsafat Pancasila, yang mendasarkan demokrasi pada kedaulatan rakyat.

  1. NKRI adalah Negara Kebangsaan yang Berkeadilan Sosial

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidu bersama (Keadilan Sosial). Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa, dan negara harus terwujud suatu keadilan  (Keadilan Sosial), yang meliputi tiga hal yaitu: (1) keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap warganya, (2) keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan (3) keadilan komutatif (keadilan antar sesama warga negara), yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik (Notonegoro, 1975).

Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan, bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). Adapun tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan: “ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Berdasarkan asas keadilan sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila, seharusnya tidak meninggalkan hakikat negara persatuan ‘Bhinneka Tunggal Ika’, karena praktek otonomi daerah yang tidak mendasarkan pada prinsip negara persatuan dewasa ini menimbukan disparitas di bidang ekonomi, sosial, politik bahkan kebudayaan. Prinsipnya berdasarkan sila kelima Pancasila, prinsip demokrasi melalui otonomi daerah harus tetap diarahkan pada tujuan pokok negara yaitu kesejahteraan seluruh rakyat dan tetap meletakkan pada prinsip persatuan.

 

Baca Juga :

https://ngelag.com/jasa-penulis-artikel/

Paham Sosialisme Komunis

Paham Sosialisme Komunis

Paham Sosialisme Komunis

Hak asasi dalam negara hanya berpusat pada hak kolektif, sehingga hak individual pada hakikatnya adalah tidak ada. Atas dasar pengertian inilah maka sebenarnya komunisme adalah anti demokrasi dan hak asasi manusia.
2. NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Negara pada hakikatnya menurut pandangan filsafat Pancasila adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia, yang merupakan suatu penjelmaan sita kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk Tuhan YME. Negara adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang bertujuan demi tercapainya harkat dan martabat manusia serta kesejahteraan lahir maupun batin.
Konsekuensinya segala aspek dalam penyelenggaraan negara, asas kerokhanian, struktur dan keadaan negara harus koheren dengan hakikat manusia yang adi dan beradab. Struktur dan keadaan negara tersebut adalah meliputi (1) bentuk negara, (2) tujuan negara, (3) organisasi negara, (4) kekuasaan negara, (5) penguasa negara, (6) warga negara, masyarakat, rakyat dan, bangsa (bandingkan Notonagoro, 1975). Negara Pancasila sebagai negara Kebangsaan yang berkemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendasarkan nasionalisme (kebangsaan) berdasarkan hakikat kodrat manusia yang adil dan beradab. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, berkeadilan, berkeadaban, maka bukan suatu kebangsaan yang Chauvinistic.
Kebangsaan berdasarkan Pancasila mengakui dan mendasarkan kebangsaan pada berkemanusiaan.
3. NKRI adalah Negara Kebangsaan yang Berpersatuan
Negara Indonesia adalah Negara Persatuan, dalam arti bahwa negara adalah merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuk negara baik individu maupun masyarakat sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia. Hakikat negara persatuan bahwa negara adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada hakikatnya mewakili diri pada penyelenggaraan negara, menata dan mengatur dirinya dalam mencapai tujuan hidupnya. Negara kesatuan bukan dimaksudkan merupakan suatu kesatuan dari negara bagian (federasi), melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental. Oleh karena itu sifat kodrat manusia individu-individu sosial sebagai basis ontologis negara kesatuan itu adalah merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan YME.
Nilai filosofis persatuan, dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa.
4. NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berkerakyatan
Negara menurut filsafat pancasilaadalah dari oleh dann untuk rakyat. Hakikat rakyat adalah sekelompok manusia yang bersatu yang memiliki tujuan tertentu dan hidup dalam satu wilayah negara. Di berbagai negara, sistem demokrasi diterapkan misalnya Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Berdasarkan berbagai teori dan konsep pemikiran demokrasi dan praktis demokrasi, maka demokrasi seyogyanya dipahami dan perspektif yang komprehensif, yaitu meliputi aspek filosofis, normatif, dan praktis. Aspek filosofis menyangkut dasar filosofis demokrasi yang menjadi dasar hakikat sesuai dengan landasan ontologis. Aspek normatif menyangkut bagaimana norma-norma sebagai asa dan aturan dalam demokrasi dikembangkan berlandaskan dasar filosofis masyarakat, bangsa, dan negara.

 

Baca Juga :

https://dolanyok.com/tukangkonten/

Pengertian Komunikasi

Pengertian Komunikasi

Pengertian Komunikasi

Pengertian Komunikasi

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris “communication”)

Secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata communis Dalam kata communis ini memiliki makna ‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna.

Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu merujuk pada pengertian Ruben dan Steward(1998:16) mengenai komunikasi manusia yaitu:

 

Human communication is the process through which individuals –in

Relationships, group, organizations and societies—respond to and create messages to adapt to the environment and one another. Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain.

Untuk memahami pengertian komunikasi tersebut sehingga dapat dilancarkan secara efektif dalam Effendy(1994:10) bahwa para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of Communication in Society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu,yaitu:

  1. Komunikator (siapa yang mengatakan?)
  2. Pesan (mengatakan apa?)
  3. Media (melalui saluran/ channel/media apa?)
  4. Komunikan (kepada siapa?)
  5. Efek (dengan dampak/efek apa?).

Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (encode) pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu.

 

PROSES KOMUNIKASI

Berangkat dari paradigma Lasswell, Effendy (1994:11-19) membedakan proses komunikasi menjadi dua tahap, yaitu:

 

Proses komunikasi secara primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal (bahasa), dan pesan nonverbal (kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya) yang secara langsung dapat/mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan.

 

Seperti disinggung di muka, komunikasi berlangsung

Apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Dengan kata lain , komunikasi adalah proses membuat pesan yang setala bagi komunikator dan komunikan. Prosesnya sebagai berikut, pertama-tama komunikator menyandi (encode) pesan yang akan disampaikan disampaikan kepada komunikan. Ini berarti komunikator memformulasikan pikiran dan atau perasaannya ke dalam lambang (bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian giliran komunikan untuk menterjemahkan (decode) pesan dari komunikator. Ini berarti ia menafsirkan lambang yang mengandung pikiran dan atau perasaan komunikator tadi dalam konteks pengertian. Yang penting dalam proses penyandian (coding) adalah komunikator dapat menyandi dan komunikan dapat menerjemahkan sandi tersebut (terdapat kesamaan makna).

 

Wilbur Schramm (dalam Effendy, 1994)

Menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil (terdapat kesamaan makna) apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of reference) , yakni paduan pengalaman dan pengertian (collection of experiences and meanings) yang diperoleh oleh komunikan. Schramm menambahkan, bahwa bidang (field of experience) merupakan faktor penting juga dalam komunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar. Sebaliknya, bila bidang pengalaman komunikan tidak sama dengan bidang pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain. Sebagai contoh seperti yang diungkapkan oleh Sendjaja(1994:33)yakni : Si A seorang mahasiswa ingin berbincang-bincang mengenai perkembangan valuta asing dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Bagi si A tentunya akan lebih mudah dan lancar apabila pembicaraan mengenai hal tersebut dilakukan dengan si B yang juga sama-sama mahasiswa. Seandainya si A tersebut membicarakan hal tersebut dengan si C, sorang pemuda desa tamatan SD tentunya proses komunikaasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diharapkan si A. Karena antara si A dan si C terdapat perbedaan yang menyangkut tingkat pengetahuan, pengalaman, budaya, orientasi dan mungkin juga kepentingannya.

Contoh tersebut dapat memberikan gambaran bahwa proses komunikasiakan berjalan baik atau mudah apabila di antara pelaku (sumber dan penerima) relatif sama. Artinya apabila kita ingin berkomunikasi dengan baik dengan seseorang, maka kita harsu mengolah dan menyampaikan pesan dalam bahasa dan cara-cara yang sesuai dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, orientasi dan latar belakang budayanya. Dengan kata lain komunikator perlu mengenali karakteristik individual, sosial dan budaya dari komunikan.

 

Proses komunikasi sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.

Seorang komunikator menggunakan media ke dua dalam menyampaikan komunikasike karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dsb adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Proses komunikasi secara sekunder itu menggunakan media yang dapat diklasifikasikan sebagai media massa (surat kabar, televisi, radio, dsb.) dan media nirmassa (telepon, surat, megapon, dsb.).

 

KONSEPTUAL KOMUNIKASI

Deddy Mulyana (2005:61-69) mengkategorikan definisi-definisi tentang komunikasi dalam tiga konseptual yaitu:

Komunikasi sebagai tindakan satu arah.

Suatu pemahaman komunikasi sebagai penyampaian pesan searah dari seseorang (atau lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Pemahaman komunikasi sebagai proses searah sebenarnya kurang sesuai bila diterapkan pada komunikasi tatapmuka, namun tidak terlalu keliru bila diterapkan pada komunikasi publik (pidato) yang tidak melibatkan tanya jawab. Pemahaman komunikasi dalam konsep ini, sebagai definisi berorientasi-sumber. Definisi seperti ini mengisyaratkan komunikasi semua kegiatan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain. Dalam konteks ini, komunikasi dianggap suatu tindakan yang disengajauntuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator, seperti menjelaskan sesuatu sesuatu kepada orang lain atau membujuk untuk melakukan sesuatu.

 

Beberapa definisi komunikasi dalam konseptual tindakan satu arah:

  1. Everet M. Rogers:komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku.
  2. Gerald R. Miller:komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.
  3. Carld R. Miller:komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunkate).
  4. Theodore M. Newcomb:Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima.

Baca Juga :

SEJARAH PAJAK DI DUNIA

SEJARAH PAJAK DI DUNIA

SEJARAH PAJAK DI DUNIA

 SEJARAH PAJAK DI DUNIA
SEJARAH PAJAK DI DUNIA

Mesir

Sepanjang yang diketahui oleh manusia modern, sejarah pajak dimulai dari Mesir. Selama beberapa periode pemerintahan Fir’aun, pemungut pajak dikenal dengan nama Scribes. Selama periode Scribe mengenakan pajak atas minyak goreng. Untuk memastikan bahwa warga masyarakat tidak berusaha menghindari pajak minyak goreng,Scribe akan melakukan “audit” terhadap rumah tangga untuk memastikan jumlah minyak goreng yang dikonsumsi dan bahwa pajak tidak dikenakan terhadap minyak goreng yang bekas pakai. Jangan berharap bahwa proses audityang dilakukan sama seperti yang kita kenal sekarang. Pastinya bagaimana, mungkin hanya antropolog dan sejarawan yang tahu.

Yunani

   Pada masa-masa perang bangsa Athena dikenai pajak Eisphora yang digunakan untuk membiayai perang. Tak ada seorangpun yang lolos alias memperoleh fasilitas pembebasan dari pajak ini. Warga bisa meminta pengembalian pajak (restitusi) pada saat perang usai yang dananya dicari fiskus dari sumber tambahan lain. Tidak ada informasi resmi yang menyebutkan apakah restitusi juga berlaku jika perang diakhiri dengan kekalahan bangsa Athena sendiri.

   Selain itu bangsa Athena juga dikenai Pajak Suara atau toll tax setiap bulan yang dikenal dengan namaMetoikion. Pajak ini wajib dikenakan terhadap Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu mereka yang ibu dan bapaknya bukan orang Athena, besarnya satu Drachma (mata uang mereka) untuk laki-laki dan setengah Drachma untuk wanita.

Romawi

   Pajak yang pertama diperkenalkan di Roma adalah Bea Pabean atas impor dan ekspor yang disebut Portoria.Kaisar Augustus dianggap sebagai ahli strategi pajak dalam Kekaisaran Roma. Dalam masa pemerintahannya, jabatan Publicani, pemungut pajak, sebagai pemungut pajak pemerintah pusat dihapuskan. Selama periode ini kota Roma diberi kekuasaan untuk memungut pajak. Kaisar Augustus menetapkan Pajak Warisan untuk menyediakan Dana Pensiun bagi militer. Pajak ini besarnya 5% atas semua warisan kecuali atas pemberian untuk anak-anak dan pasangan. Inggris dan Belanda mengacu kepada Pajak Warisan ciptaan Augustus ini dalam mengembangkan Pajak Warisan.

   Selama zaman Julius Caesar ada Pajak Penjualan yang dikenakan sebesar 1 persen

atas penjualan. Khusus untuk penjualan budak dikenai 4 persen!! Pada tahun 60 SM, Boadicea, ratu Anglia Timur memimpin revolusi terhadap korupsi yang dilakukan pemungut pajak di British Isles. Revolusi ini menyebabkan terbunuhnya semua tentara Romawi dalam radius 100 mil yang ditangkapi di London. Lebih dari 80.000 orang terbunuh selama revolusi ini. Ratu Boadicea mengerahkan tentara sebanyak 230.000 orang. Revolusi ini berhasil dipatahkan oleh Kaisar Nero dan menyebabkan penunjukan pemerintahan untuk British Isles.

   Jika Anda adalah penggemar game Age of Empires: Age of Kings atau Caesar 3, beberapa istilah di bawah ini sudah tidak asing lagi Dalam sejarah pajak dikenal beberapa istilah perpajakan kuno seperti:

– Aids

– Danegeld

– Scutage

– Tallage

– Carucate

– Tax Farming

  1. Inggris

   Pajak pertama kali dikenakan di Inggris pada waktu pendudukan Kekaisaran Roma. Pada masa itu ada Lady Godiva yang sangat terkenal. Ia adalah seorang wanita Anglo-Saxon yang tinggal di Inggris pada abad ke 11 masehi. Menurut cerita, suaminya, Earl of Mercia, berjanji untuk mengurangi pajak yang tinggi terhadap penduduk kota Coventry karena tekanan Lady Godiva yang mengancam akan berkeliling kota tanpa sehelai benangpun di tubuhnya. So, karena hal inilah Lady Godiva terkenal sampai sekarang.



   Pada saat Roma runtuh raja-raja wilayah Saxon mengenakan pajak Danegeld atas tanah dan bangunan disamping Bea Cukai. Selama abad pertengahan sejarah mencatat adanya Perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis yang dimulai pada tahun 1337 M dan berakhir pada tahun 1453 M. Salah satu faktor kunci yang memicu perang adalah pemberontakan para bangsawan Aquitaine terhadap kebijakan pajak Pangeran Edward yang keterlaluan. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1369 M.

   Pajak-pajak pada abad ke-14 dikenal sangat progresif. Pajak Suara tahun 1377 M menunjukkan bahwa pajak Duke of Lancaster adalah 520 kali atas pajak petani biasa! Pada masa-masa itu juga dikenal adanya Pajak Penghasilan atas kekayaan, pemilik kantor, dan pendeta. Pajak atas Barang Bergerak dikenakan terhadap setiap pedagang. Orang miskin membayar sedikit atau tidak bayar pajak sama sekali.

Raja Charles I mengenakan pajak atas pelanggar kejahatan. Selama masa pemerintahannya timbul masalah dengan Parlemen yang menyebabkan perpecahan pada tahun 1629 M. Sumbernya perpecahan itu adalah pembagian antara hak pemajakan oleh Raja dan hak pemajakan oleh Parlemen. Di kemudian hari Raja Writ menyatakan bahwa individu harus dipajaki sesuai dengan status dan kekayaannya. Dari sinilah berkembang ide pajak progresif atas mereka yang sanggup membayar pajak.

Pajak-pajak lain yang penting selama periode ini adalah Pajak Tanah dan Pajak Properti lain. Untuk membiayai angkatan darat yang dipimpin oleh Oliver Cromwell, Parlemen mengenakan pajak atas komoditi utama seperti gandum, daging, dan lain-lain pada tahun 1643 M. Pajak-pajak yang dikenakan oleh Parlemen menghasilkan lebih banyak pemasukan daripada pajak yang dikenakan oleh Charles I, khususnya pajak yang ditarik dari rakyat miskin. Pajak Properti yang dikenakan bersifat sangat regresif. Kenaikan pajak atas kaum miskin menimbulkan huru hara di wilayah Smithfields pada tahun 1647 M. Huru hara ini timbul karena pajak-pajak baru membuat rakyat kecil tidak mampu membeli gandum. Selain itu, tanah biasa yang dipakai untuk berburu oleh para petani ditutup dan perburuan oleh petani dilarang. Menurut cerita hal ini menyengsarakan sebuah keluarga yang beranggotakan empat orang. Salah satu anggota keluarga itu adalah Robin Hood.


Sumber: https://bingkis.co.id/