shadow

Dishub Matangkan Pengoperasian Angkot Modern

Dishub Matangkan Pengoperasian Angkot Modern

Dishub Matangkan Pengoperasian Angkot Modern

 

Dishub Matangkan Pengoperasian Angkot Modern

Program konversi

Program konversi angkutan kota (angkot) harus terus berjalan, begitu pula pengoperasian angkutan kota modern. Di tahun 2019 ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor akan mematangkan pengoperasian angkot modern di Kota Bogor agar bisa beroperasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dishub Kota Bogor

Rakhmawati usai mengikuti briefing staf di bawah jembatan Jalan Jalak Harupat, Kelurahan Sempur, Senin (07/01/2019).

Rakhmawati mengatakan

Tahun 2019 ini pihaknya kembali akan mematangkan program ini.“Kemarin masih ada beberapa sopir yang menolak dan mengancam sopir TPK 04 sehingga mereka tidak mau beroperasi. Sekarang kami akan kembali melakukan pendekatan kepada mereka, yang jelas program ini harus tetap berjalan,” jelasnya.

Dia menyebutkan

langkah pertama akan berkoordinasi dengan badan hukum, Organda, instansi terkait untuk persiapan kedepannya. Karena berkaca pada tahun lalu resistensinya cukup ada dan pihaknya ingin meminimalkan hal tersebut.

“Jadi kita persiapkan terlebih dahulu semua perangkatnya,” ujarnya.

Artikel Terkait:

Bima Arya Pimpin Rapat Bersama Pejabat Pemkot Bogor di Kolong Jembatan

Bima Arya Pimpin Rapat Bersama Pejabat Pemkot Bogor di Kolong Jembatan

Bima Arya Pimpin Rapat Bersama Pejabat Pemkot Bogor di Kolong Jembatan

 

Bima Arya Pimpin Rapat Bersama Pejabat Pemkot Bogor di Kolong Jembatan

Wali Kota Bogor Bima Arya

Wali Kota Bogor Bima Arya memimpin briefing staff pertama di awal tahun 2019. Dalam rapat yang dilakukan pada Senin (7/1/2019) pagi itu nuansa berbeda coba disuguhkan Bima Arya kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Jika briefing staff sebelumnya rutin digelar di ruang rapat Balaikota Bogor, kini justeru dilakukan di ruang terbuka. Bukan taman atau lapangan, melainkan di kolong jembatan. Apa maknanya?

Kolong Jembatan Sempur

Bertempat di Kolong Jembatan Sempur atau di bawah Jalan Jalak Harupat, Bogor Tengah, Bima memimpin rapat bersama Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.

Tampak hadir peserta rapat para pejabat Pemkot Bogor mulai dari kepala dinas, camat hingga lurah. Sebelum memulai rapat, Bima Arya memutarkan video pendek berisi kaleidoskop sejumlah aksi yang dilakukannya selama 2018.

“Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang kemarin ketika malam pergantian tahun sama-sama bekerja keras membangun tradisi baru. Untuk pertama kalinya di Bogor tidak ada pesta kembang api berlebihan, minim petasan dan suasananya lebih khusyuk. Saya cek ke Dinas Lingkungan Hidup, volume sampah pada malam pergantian tahun berkurang sekitar 30 persen. Saya juga berkoordinasi ke kepolisian, bahwa angka kecelakaan dan simpul kemacetan juga berkurang,” ungkap Bima Arya, mengawali sambutan.

Bima menambahkan

dirinya tidak menampik bahwa menjelang akhir periode pertamanya bersama Usmar Hariman, masih ada beberapa program yang belum tuntas. “Yang paling banyak ditanyakan ke saya melalui medsos adalah soal e-KTP dan Jalan R3. Harap diperhatikan dinas terkait. Mari kita tuntaskan secara bertahap, secara bersama-sama. Ini briefing staf di awal tahun, Insya Allah ini tahun baru, harapan baru dan semangat baru bagi rekan-rekan semua,” ujarnya. report text

Kolong Jembatan

Selain itu, Bima Arya mengajak jajarannya di 2019 ini untuk fokus di isu besar seperti kesehatan dan lingkungan hidup, termasuk program naturalisasi Sungai Ciliwung. Sehingga tak heran, jika Bima Arya memilih tempat rapat di bantaran Ciliwung atau tepatnya di kolong jembatan Jalak Harupat, Sempur.

“Salah satu tantangan utama untuk birokrasi pemerintahan itu adalah keluar dari zona nyaman. Bagaimana harus berpikir out of the box. Jadi saya selalu mengajak teman-teman birokrasi itu untuk ke hal-hal yang tidak terpikirkan, hal-hal yang berbeda dari biasanya. Salah satunya adalah tempat di mana kita rapat,” kata Bima.

Tidak itu saja

alasan Bima Arya mengajak pejabat rapat di kolong jembatan adalah sebagai bentuk evaluasi diri bagi para aparatur mengenai apa yang terjadi sepanjang 2018 lalu. “Saya ingin mengawali 2019 ini dengan semangat bermuhasabah. Kenapa banyak bencana kemarin? Kenapa kurang ini dan itu? Mungkin kita sebagai aparatur kurang konsisten, salah satunya dalam hal menjaga lingkungan. Persoalan utama kita ada di lapangan. Ini juga sebagai simbol penguatan komitmen atas dua isu besar ke depan, yakni kesehatan dan lingkungan hidup,” jelasnya.

Selain mencegah banjir, kata Bima, persoalan lingkungan hidup dalam hal ini naturalisasi Sungai Ciliwung diharapkan bisa berhasil meningkatkan kualitas hidup warga dan membangun kawasan wisata air serta kampung tematik terpadu yang memiliki nilai ekonomi untuk warga sekitar.

Digelar 19 Februari 2019, 1.000 Lampion Akan Hiasi Pesta Rakyat CGM

Digelar 19 Februari 2019, 1.000 Lampion Akan Hiasi Pesta Rakyat CGM

Digelar 19 Februari 2019, 1.000 Lampion Akan Hiasi Pesta Rakyat CGM

 

Digelar 19 Februari 2019, 1.000 Lampion Akan Hiasi Pesta Rakyat CGM

Pesta Rakyat Cap Go Meh Street Festival

Pesta Rakyat Cap Go Meh Street Festival (CGM) siap digelar pada 19 Februari 2019 mendatang. Seperti biasa, helatan rutin setiap tahun itu akan disuguhkan di sepanjang ‘Jalur Naga’ Jalan Surya kencana, Bogor Tengah, Kota Bogor.

Selain dimeriahkan 15 sanggar seni dan 25 tim liong dan barongsai dari berbagai daerah, yang berbeda dalam festival tahun ini adalah hiasan sedikitnya 1.000 lampion yang akan terbentang di sepanjang jalur lintasan pawai kesenian dan kebudayaan.

Ketua Panitia CGM

Ketua Panitia CGM Street Fest 2019 Arifin Himawan mengatakan, pesta rakyat pada 19 Februari mendatang mengusung tema Katumbiri Street Light Festival.

“Pesannya hampir sama dari tahun sebelumnya, yakni kebersamaan di tengah keberagaman. Katumbiri sendiri merupakan bahasa Sunda yang artinya pelangi. Di mana, warna pelangi yang berbeda-beda tapi tetap indah di langit yang sama. Untuk Light Festival kami akan menambah ornamen 1.000 lampion,” ungkap Arifin Himawan di sela rapat persiapan bersama Wali Kota Bogor Bima Arya di Vihara Dhanagun, Senin (7/1/2019).

Suguhan lampion itu

Kata pria yang akrab disapa kang Ahim, menjadi pembeda sekaligus daya tarik bagi para wisatawan sehingga sampai malam pun acaranya akan tetap semarak. Untuk itu, panitia berharap ada dukungan dari Pemkot Bogor demi terselenggaranya acara tersebut. kata bijak bahasa inggris

“Ini sudah menjadi agenda rutin tahunan, bahkan perputaran ekonomi warga saat acara berlangsung cukup baik dari tahun ke tahun sehingga berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, kegiatan ini juga merupakan ajang pelestarian seni dan budaya dan hiburan kepada masyarakat luas,” tandasnya.

Sementara itu

Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh kegiatan positif tersebut, mulai dari aspek personel hingga publikasi.

“Kita akan backup total tahun ini, terutama dari sisi publikasi. Kami juga akan bantu untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat agar kegiatan ini terpublikasi menyeluruh khususnya di Kementerian Pariwisata,” ujar Bima.

Bima Arya

Bima Arya berpesan agar pesta rakyat tersebut harus bersih dari unsur politik mengingat dalam waktu dekat, masyarakat akan menghadapi Pilpres dan Pileg. “Mungkin bisa disesuaikan untuk menekan tensi politik. Dinas-dinas juga harus sering berkomunikasi dengan penyelenggara agar semuanya berjalan lancar, terlebih Dinas PUPR yang kebetulan sedang melakukan revitalisasi kawasan Suryakencana,” jelasnya.

Selain beberapa ornamen pembeda, jam dimulainya kegiatan perayaan pesta rakyat 2019 pun akan diubah. Jika tahun sebelumnya dimulai sejak sore, kali ini arak-arakan akan dimulai setelah ibadah sholat magrib atau sekitar jam 18.30 WIB.

Konflik Organisasi

Konflik Organisasi

Konflik Organisasi

Konflik Organisasi

Konflik adalah

Suatu proses antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya menjadi tidak berdaya.
Konflik itu sendiri merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat maupun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggota atau antar kelompok masyarakat lainnya, konflik itu akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
Konflik yang dapat terkontrol akan menghasilkan integrasi yang baik, namun sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan suatu konflik.

Konflik menurut Robbin

konflik organisasi menurut Robbins (1996) adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.
Pandangan ini dibagi menjadi 3 bagian menurut Robbin yaitu :

1.Pandangan tradisional

Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik ini suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan diantara orang-orang dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan tersebut.

2.Pandangan kepada hubungan manusia.

Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai sesuatu peristiwa yang wajar terjadi didalam suatu kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena didalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi tersebut.

3.Pandangan interaksionis.

Pandangan ini menyatakan bahwa mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya suatu konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif dan tidak inovatif. Oleh karena itu, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat dan kreatif.

Konflik menurut beberapa ahli :

Menurut Nardjana (1994) Konflik adalah akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu.
Menurut Killman dan Thomas (1978), konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja (Wijono,1993, p.4)
Menurut Wood, Walace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, dan Osborn (1998:580) yang dimaksud dengan konflik (dalam ruang lingkup organisasi) adalah: Conflict
is a situation which two or more people disagree over issues of organisational substance and/or experience some emotional antagonism with one another.
yang kurang lebih memiliki arti bahwa konflik adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya.

Teknik Estimasi pada Suatu Proyek Sistem Informasi

Teknik Estimasi pada Suatu Proyek Sistem Informasi

Teknik Estimasi pada Suatu Proyek Sistem Informasi

Teknik Estimasi pada Suatu Proyek Sistem Informasi
Teknik Estimasi pada Suatu Proyek Sistem Informasi

Estimasi merupakan

Sebuah proses pengulangan. Pemanggilan ulang
estimasi yang pertama dilakukan selama fase definisi, yaitu ketika
anda menulis rencana pendahuluan proyek. Hal ini perlu dilakukan,
karena anda membutuhkan estimasi untuk proposal. Setelah fase
analisis direncanakan ulang, anda harus memeriksa estimasi dan
merubah rencana pendahuluan proyek menjadi rencana akhir proyek.

TEKNIK–TEKNIK ESTIMASI

Ada tiga teknik yang digunakan untuk melakukan estimasi, yaitu :

1. Keputusan Profesional

Katakanlah bahwa anda merupakan orang yang memiliki
pengalaman yang luas dalam membuat program “report
generation modules”. Anda melakukannya dengan pendekatan
merancang report tersebut dan memperkirakan berapa lama
waktu yang dibutuhkan untuk membuat program tersebut. Setelah
mempelajari rancangan program selama 5 menit, programmer lalu
menutup matanya selama 5 menit (dia tidak tidur, tetapi
berhitung), dan kemudian mengatakan “15 hari”. Inilah yang
disebut Keputusan Profesional murni.
Keuntungan dari teknik ini adalah cepat , dan jika seseorang
sudah ahli dalam teknik ini, maka estimasinya pasti akan lebih
akurat. Sedangkan kerugian dari teknik ini adalah bahwa anda
membutuhkan seorang ahli yang berpengalaman dalam bidang ini,
dan beberapa ahli tersebut akan bekerja keras untuk
mendapatkan estimasi yang tepat.

2. Sejarah

Jalan keluar dari ketergantungan pada orang dan untuk membuat
estimasi lebih khusus, yaitu anda harus mengerti tentang
sejarahnya. Tulislah berapa lama masing-masing tugas dapat
diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas
tersebut.
Anda dapat membandingkan tuagas yang akan diestimasik dengan
tugas yang sama yang dikerjakan lebih awal, setelah itu mulailah
dengan melakukan estimasi. Hal ini dimaksudkan agar anda
menjabarkan suatu proyek ke dalam beberapa tugas yang
biasanya diulang dan mudah untuk dibandingkan. Teks Laporan Hasil Observasi

 

3. Rumus-rumus

Ada beberapa rumus yang digunakan dalam software estimasi.
Software yang baik untuk diketahui adalah COCOMO (Referensi
15). COCOMO dapat digunakan untuk memperkirakan biaya
proyek, usaha (person months), jadwal, dan jumlah staf untuk
masing-masing fase berikut ini :
Preliminary Design – our Analysis Phase
Detailed Design (DD) – our Design Phase
Code and Unit Tes (CUT) – same as ours
System Test – our System Test and Acceptance Phase

 

Resiko, Jenis, Keuntungan dan Prinsip

Resiko, Jenis, Keuntungan dan Prinsip

Resiko, Jenis, Keuntungan dan Prinsip

Resiko, Jenis, Keuntungan dan Prinsip
Resiko, Jenis, Keuntungan dan Prinsip

Resiko yang dapat diasuransikan

Tidak semua resiko yang dihadapi manusia dapat diasuransikan, ada syarat atau elemen yang harus ada didalam suatu resiko agar dapat diasuransikan atau dialihkan kepada perusahaan asuransi melalui proses perjanjian asuransi.

  1. Resiko tersebut harus bersifat homogen atau ada dalam jumlah yang cukup banyak
  2. Bentuk resikonya harus resiko murni
  3. Selain berbentuk resiko murni juga harus merupakan resiko khusus atau particultur
  4. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan terjadi dari suatu peristiwa yang bersifat kebetulan dan merupakan suatu hal yang bisa terjadi bisa juga tidak terjadi
  5. Resikonya bukan suatu hal yang bertentangan dengan kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah

Contoh : resiko terkena denda tilang karena melanggar peraturan lalu lintas tidak dapat diasuransikan

  1. Obyek resiko dan dampak kerugian yang mungkin timbul, harus dapat diukur atau dinilai dengan uang
  2. Mereka yang akan mengalihkan resiko tersebut kepada perusahaan asuransi atau akan megasuransikannya, harus mempunyai insurable interest atau kepentingan yang melekat pada obyek pertanggungan asuransi atau obyek resiko yang sah dilindungi hukum
  3. Atas pengalihan resiko tersebut harus dapat ditetapkan jumlah premi asuransi yang wajar

 Jenis – Jenis Asuransi

  1. Dari segi sifatnya
  • Asuransi sosial atau asuransi wajib, dimana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Jadi semua warga negara (berdasarkan kriteria tertentu) wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi ini biasanya diusahakan oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara.
  • Asuransi sukarela

Dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota / pembeli, jadi setiap orang bebas memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asruransi ini, jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta tetapi ada juga yang diselenggarakan pemerintah.

  1. Dari segi jenis obyeknya
  • Asuransi orang

Yang meliputi antara lain asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi bea siswa, asuransi hari tua dll dimana obyek pertanggungannya manusia.

  • Asuransi umum atau kerugian

Yang meliputi antara lain asuransi kebakaran, asuransi pengakatan barang, asuransi kendaraan bermotor, asuransi varia, asuransi penerbangan dll dimana obyek pertanggungannya adalah hak / harta atau milik kepentingan seseorang.

Keuntungan Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi juga mendapatkan keuntungan investasi, ini diperoleh dari investasi premi yang diterima sampai mereka harus membayar klaim uang ini disebut “float”. Penanggung bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian dari harga perubahan float dan juga suku bunga atau deviden difloat.

Prinsip – Prinsip Asuransi

  1. Konsep entitas atau kesatuan usaha

Suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari organisasi lain atau individu lain.

  1. Prinsip obyektivitas
  • Harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya
  • Data yang bisa dipercaya artinya data yang bisa divertifikasi kebenarannya
  1. Prinsip cost (biaya)

Harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya.

Sumber: https://www.sekolahbahasainggris.co.id/

Wisata Edukasi, Museum Pendidikan Nasional

Wisata Edukasi, Museum Pendidikan Nasional

Wisata Edukasi, Museum Pendidikan Nasional

 

Wisata Edukasi, Museum Pendidikan Nasional

Wisata Budaya merupakan tempat rekreasi yang tidak hanya untuk berwisata saja, tetapi dapat menambah wawasan para pengunjungnya. Dikemas secara menarik, dengan metode belajar sambil bermain, hal tersebut tentu saja akan menambah minat warga untuk mengunjunginya. Rekomendasi kali ini adalah Museum Pendidikan Nasional yang berlokasi di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung, tepatnya berada di kawasan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Dilansir dari situsnya

Museum Pendidikan Nasional didirikan atas prakarsa Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata M.Pd, dan didukung oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Lc. Tempat ini merupakan wahana pusat penelitian, serta sumber belajar dan pembelajaran, yang dapat meningkatkan kompetensi pendidik maupun wawasan pembelajar.

Museum Pendidikan Nasional merupakan wisata budaya di Jawa Barat dan Nasional

Museum ini menyajikan wahana bagi pengunjung untuk dengan beberapa konsep, diantaranya melihat koleksi (something to see), tetapi bisa melakukan sesuatu (something to do) dan berbagai pengalaman (something to share), serta membeli sesuatu yang dapat menjadi kenang-kenangan (something to buy).

Museum Pendidikan Nasional merekam jejak sejarah pendidikan nasional melalui upaya konservasi, edukasi dan riset serta rekreasi yang diberi temaLeading and Outstanding. Terdiri dari 5 lantai, Museum ini menyajikan ruangan audiovisual, diorama yangmenceritakan sejarah pendidikan mulai dari masa prasejarah, pendidikan klasik, pendidikan berbasis agama, dan pendidikan kolonial. Hal yang menarik lainnya adalah museum ini menampilkan seragam sekolah dari masa ke masa dan ijazah serta rapot, lengkap dengan diorama suasana kelas.

Museum Pendidikan Nasional

Tidak hanya itu, Museum Pendidikan Nasional memberikan pengalaman yang menarik karena para pengunjung dapat mencoba beberapa fasilitas yang disediakan. Diantaranya adalah pengunjung dapat duduk di bangku kelas yang berada pada suasana kelas Perguruan Tinggi Pendidikan Guru pada zaman dahulu. Selain itu, pengunjung dapat berfoto, menonton video,dan dapat bermain pada komputer interaktif.

Selain menyajikan edukasi sejarah mengenai pendidikan, Museum Pendidikan Nasional juga memberikan gambaran UPI di masa depan. Terdapat pula miniatur kawasan UPI yang dapat dilihat para pengunjung secara menyeluruh. Disediakan pula ruang pendukung seperti ruang perpustakaan, ruang riset, dan ruang pamer temporer.

Tentunya dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari kegiatan dan proses pendidikan

Di Museum Pendidikan Nasional, kita dapat mengetahui perkembangan pendidikan, termasuk pendidikan di Jawa Barat. Perkembangan pendidikan di wilayah Jawa Barat antara tahun 1920 sampai dengan tahun 1961. Pendidikan di Jawa Barat terasa kental dengan pendidikan berbasis multibudaya dan multietnis, serta dekat dengan lingkungan alam. Hal tersebut telah merefleksikan sifat masyarakat Jawa Barat itu sendiri.

Jika berminat menunjungi Museum Pendidikan Nasional, jam operasional tempat ini buka setiap Senin-Kamis jam 09.00 – 15.00, dan Jumat jam 09.00 – 15.30. Untuk Sabtu dan Minggu tutup, kecuali sebelumnya telah melalui reservasi dengan minimal pengunjung 300 orang. Dan Museum ini juga tutup di Hari Libur Nasional/Institusi.

 

Artikel Terkait:

25 Guru Ikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMKN 9 Bandung

25 Guru Ikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMKN 9 Bandung

25 Guru Ikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMKN 9 Bandung

 

25 Guru Ikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di SMKN 9 Bandung

Pendidikan dan pelatihan program Pengembangan Keprofesian

Sebanyak 25 guru Mengikuti pendidikan dan pelatihan program Pengembangan Keprofesian berkelanjutan (PKB) bidang keahlian Tata Boga di SMKN 9 Bandung, Sabtu 4 November 2018. kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kompetensi guru.

Ketua panitia acara

Aep Saepudin mengatakan acara ini dihadiri oleh 25 guru yang terdiri 5 sekolah dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia yakni provinsi Jawa Barat provinsi Jakarta dan provinsi Banten. 5 sekolah tersebut antara lain SMKN 27 Jakarta SMKN 3 Bogor SMKN 3 Tangerang SMKN 57 Jakarta dan SMKN 9 Bandung.

Satu guru berhalangan hadir

jadi kegiatan sekarang diikuti 25 guru. Untuk proses pemilihan guru dan agenda kegiatan itu wewenang dari Kementerian kita disini hanya sebagai pelaksana dan dipercaya untuk mengadakan kegiatan ini di SMKN 9 Bandung,” tutur Asep saat ditemui setelah Acara.

Aep menjelaskan kelengkapan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan PKB menjadikan SMK 9 Bandung dipercaya menjadi sekolah pelaksana. “Sarana dan prasarana kami di bidang tata boga itu sudah lengkap Jadi bukan tanpa alasan kenapa kita jadi pelaksana kegiatan,” kata Aep.

dia menuturkan tujuan diadakannya kegiatan PKB ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang keahlian tata boga.

Salah satu peserta

Ummi Minarsari ingat akan menjadi penting adanya kegiatan PKB tersebut. Karena menurutnya, revitalisasi SMK tidak hanya berbentuk pembangunan sarana, melainkan kompetensi guru. “Di 2018 ini pemerintah mulai mulai mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi guru, ini menjadi penting bagi kita sebagai pengajar,” tutur Guru SMKN 9 Bandung tersebut.

Dalam prosesnya kegiatan PKB di bidang tata boga ini dibagi menjadi 2 klaster. Pertama yaitu klaster pelayanan makan dan minum sedangkan pasar kedua yaitu pembuatan makanan Indonesia. “Dengan tugas daring dan tes tertulis serta PKB tersebut, kita nantinya akan mendapatkan tersertifikasi di barang keahlian (Tata Boga) ini,” katanya menambahkan.

 

Sumber : https://pengajar.co.id/

Definisi Implementasi Politik Strategi Nasional Lengkap

Definisi Implementasi Politik Strategi Nasional Lengkap

Definisi Implementasi Politik Strategi Nasional Lengkap

 

Definisi Implementasi Politik Strategi Nasional Lengkap

Implementasi Politik Strategi Nasional

Politik dan Strategi Nasional Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Politik juga memiliki bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya – upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada, maka dari itu diperlukan pengaturan strategi, karenan strategi merupakan bagian dari politik untuk mencapai suatu tujuan yang diperoleh dengan cara-cara dan pemikiran dalam menyelesaikan masalah maupun untuk memperoleh suatu hasil yang diinginkan.

Beberapa penerapan Implementasi Polstranas (Politik Strategi Nasional) dalam berbagai bidang, berikut ini adalah contohnya implementasi :

A. Bidang Hukum.
B. Bidang Ekonomi.
C. Bidang Politik :
D. Bidang Pertahanan dan Keamanan

A. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum

1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.
3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang– undang.
5) Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI), untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.
7) Mengembangkan peraturan perundang–undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8) Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9) Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

B. Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi

1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
2) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama uasaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya local.
3) Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.
4) Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama pengusaha kecil,menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai dengan kebutuhan.
5) Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan susidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur , serta penghematan pengeluaran.
6) Mempercepat rekapitulasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil,dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian.
7) Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama asset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan. dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelolaan aset negara diatur dengan undang–undang.
8) Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
9) Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.
10) Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
11) Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.
12) Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.
13) Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat.
14) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan disetiap daerah.
15) Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar.

C. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik

1) Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah– masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.
2) Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
3) Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4) Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.
5) Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kineja lembaga–lembaga negara dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.
6) Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yaitu demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
7) Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
8) Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas–luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan nonpartisan selambat–lambatnya pada tahun 2004.
9) Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.
10) Menindak lanjuti paradigma Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam bernegara. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan nasional dilakukan melalui lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Negara.

D. Implementasi poliitik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan

1) Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redifinisi, dan reakrualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alar ncgara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membanru menyelenggarakan pembangunan.
2) Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Kekuatan utama ini didukung oleh komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib l atih, membangun kondisi juang, dan mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat.
3) Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
4) Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas ke¬amanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
5) Menuntaskan upaya memandirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pemisahan dari Tentara Nasional Indo¬nesia secara bertahap dan berlanjut dengan meningkatkan profesionalisme sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat.

Sumber : https://pendidikan.co.id/

TARIF PAJAK PADA PERTAMBAHAN NILAI

TARIF PAJAK PADA PERTAMBAHAN NILAI

TARIF PAJAK PADA PERTAMBAHAN NILAI

TARIF PAJAK PADA PERTAMBAHAN NILAI
TARIF PAJAK PADA PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai

  1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
  2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
  3. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
  2. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

CARA MENGHITUNG PAJAK

  1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.
  2. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
  3. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
  4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
  5. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
  6. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
  7. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  8. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  9. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  • perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
  • pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
  • pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
  • perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
  1. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Baca Artikel Lainnya: