Apa kabar budaya kita hari ini?

Antri merupakan kegiatan sosial yang berjalan di mana saja. Penduduk kota Malang tentu tidak asing bersama nada wanita yang berulang-ulang mengatakan: ‘Budayakan tertata berlalu tintas, patuhilah rambu selanjutnya lintas dan marka jalan, menekankan keselamatan bukan kecepatan, dahulukan pejalan kaki dan pengendara sepeda, sepeda motor nyalakan lampu utama siang dan malam hari, tertata selanjutnya lintas cermin masyarakat berbudaya’.

Suara rekaman yang berada di setiap perempatan kota Malang lebih-lebih lampu merah tersebut, merupakan fasilitas pembelajaran bagi masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat kita sudah berbudaya? Dilihat dari langkah berlalu lintas, apakah sudah mencerminkan masyarakat yang berbudaya?.

Tidak harus membohongi diri sendiri, kita maupun penulis pun, kadang belum mencerminkan sebagai masyarakat yang berbudaya, seandainya indikatornya adalah apa yang dikatakan pengeras nada di perempatan jalan tersebut. Bentuk kegelisahan pemerintah atas masyarakat kita yang belum berbudaya dicoba untuk membentuknya lewat pendidikan masyarakat di perempatan jalan.

Pesan pertama adalah ‘budayakan tertata berlalu lintas’. Menunjukkan belum sepenuhnya masyarakat tertata berlalu lintas, justru yang tersedia adalah budaya serobot serta klakson sebagai wujud ketidak sabaran atas adanya macet dll. Di Negara lain, lebih-lebih Negara tetangga, mobil maupun kendaraan lain sebenarnya disetting miliki klakson tapi jarang dibunyikan, dikarenakan cermin budaya bangsa mereka adalah seandainya klakson berbunyi bahkan berulang-ulang dan keras, menyatakan individu tersebut tidak sehat atau belum berbudaya.

Pesan ke dua adalah ‘patuhilah rambu selanjutnya lintas dan marka jalan’. Bagaimana langkah mematuhi rambu selanjutnya lintas yang benar? Tentu kita coba studi ulang di bangku TK, bahwa akan dikenalkan rambu ‘P’ adalah tempat parkir, tengah ‘P coret’ adalah dilarang parkir. Toh, masih tersedia yang belum paham, padahal tau akan tapi tidak senang tau.

Pesan yang ketiga adalah ‘utamakan keselamatan bukan kecepatan’. Masyarakat kita tentu akan memillih cepat dan selamat, tapi sayangnya ketika pengendara tersebut cepat dan selamat dirinya sendiri, tapi kadang membahayakan orang lain.

Pesan yang keempat adalah ‘sepeda motor, nyalakan lampu utama siang dan malam’. Bila berfokus terhadap ‘guna’, tentu ketika siang hari rekomendasi ini akan sulit dapat diterima, lebih-lebih ulang ketika matahari bercahaya terik, jadi boros seandainya harus dinyalakan, akan tapi dikarenakan rule is the rule, maka ikuti saja ketentuan yang ada. Nyalakan lampu utama titik.

Tertib berlalu lintas adalah cermin masyarakat berbudaya adalah pesan yang terakhir. Bila kita tertata berlalu lintas, maka kita adalah masyarakat yang berbudaya, bersama begitu kita dapat mematahkan ide Prof. Cokroaminoto, yang menjelaskan bahwa mentalitas bangsa kita adalah mental penyerobot dan priyayi. Ketika kita tidak ringan menyerobot dan tertata berlalu lintas maka kita tidak juga di dalam mentalitas tersebut.

Ajakan untuk jadi masyarakat yang berbudaya bersama menaati ketentuan selanjutnya lintas dan menyadari consensus yang sudah ada, seandainya lampu merah berhenti, seandainya lampu kuning hati-hati dan lampu hijau silakan tancap gas. Apa yang ditunaikan pemerintah tersebut punya niat membangun penyadaran (conscientization) masyarakat. Proses terjadinya pendidikan di tengah jalan tersebut cocok bersama pendapat H.A.R. Tilar yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sistem pembudayaan. Dengan kata lain, pendidikan dan kebudayaan miliki jalinan yang saling berjalin kelindan antar satu bersama lainnya, tidak dapat dipisahkan. Ketika berkata pendidikan, maka kebudayaan pun ikut serta di dalamnya. Begitu sebaliknya. Pendidikan bukan cuma mempunyai tujuan menghasilkan manusia yang pintar yang terdidik, akan tapi yang lebih perlu adalah manusia yang terdidik dan berbudaya (educated civilized human being).

Wilayah resmi pendidikan seperti di sekolah, sudah jamak dikenal bahwa dari tempat tersebutlah para manusia pintar bermunculan. Berbeda bersama di masyarakat, lebih-lebih di perempatan jalan, dari tempat tersebutlah aplikasi dari wilayah resmi seperti sekolah, tempat tersebut mengesahkan dan jadi penilaian bahwa manusia pintar yang berasal dari sekolah, akan disahkan jadi manusia pintar yang terdidik dan berbudaya ketika lolos dari praktik antri dan tertata selanjutnya lintas lebih-lebih di perempatan lampu merah. www.ruangguru.co.id

Mobil mewah, mikrolet, sepeda motor, becak, dll, sepenuhnya miliki hak yang mirip di perempatan jalan. Mereka berhak untuk mendapatkan Info repetisi dari pengeras nada berkenaan ajakan tertata selanjutnya lintas, dan ajakan jadi masyarakat berbudaya. Ketika hak mereka sudah terpenuhi, maka kewajiban mereka sebagai masyarakat berbudaya tentu mempraktikkan ajakan pengeras nada tersebut.

Unas-Kedaulatan Guru, SBMPTN-Calon Guru

Dalam medio tahun 2015, dunia pendidikan di negeri ini bakal menghelat ‘hajatan’ besar, pertama; Ujian Nasional (Unas) dan yang kedua, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Bicara tentang yang agenda yang pertama, apa-pun namanya kelak entah Ujian Nasional atau Evaluasi Nasional, ditunaikan secara online (paperless) atau offline (paper test), berkenan paket soal sejumlah 20 tipe atau cuma 2 jenis, masyarakat udah terlalu berharap, tradisi tahunan ‘hajatan’ ini makin lama bertambah memiliki kwalitas didalam penyelenggaraan dan hasilnya. Sebab, meski negara ini udah menyelenggarakan unas sepanjang bertahun-tahun, faktanya permasalahan klasik selalu saja susah diselesaikan bersama baik, seperti terlambatnya distribusi naskah soal di beberapa provinsi, ‘bocornya’ naskah soal yang ditunaikan oleh oknum penyelenggara unas sendiri, politisasi beberapa item soal unas, dan lain-lain. Sungguh ironis dan miris, bila unas terhadap tahun ini bakal bernasib lebih jelek daripada yang udah lalu.

Terobosan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pas ini adalah menegaskan unas 2015 tidak kembali menentukan kelulusan. Unas SMA yang bakal dihelat tanggal 13 – 15 April 2015, dan SMP terhadap tanggal 4-6 Mei 2015, kelulusan siswanya murni ditetapkan oleh guru dan sekolah. Artinya Kemendikbud udah mengembalikan kedaulatan guru untuk mengevaluasi siswa seperti terhadap beberapa tahun yang lalu.

Menarik dilihat beberapa alasan Kemendikbud menghapus kebijakan unas sebagai penentu kelulusan siswa, antara lain: banyak laporan tabiat kecurangan untuk “menyukseskan” unas. Kemudian, tabiat negatif teaching to test, yaitu pembelajaran bersama menitikberatkan latihan soal-soal unas. Lalu, siswa termasuk menjadi korban kecurangan dan mengalami stres yang berlebihan. Semua itu dipicu pembawaan Unas sebagai high-stake testing artinya ujian yang berbahaya tinggi (JP, 25/1/2015). Alasan ini udah menjadi rahasia lazim yang tidak kudu ditutup-tutupi lagi, dan bila selalu dilanjutkan maka praktek kecurangan-kecurangan itu bakal menjadi tradisi (baca: dosa) tahunan. Parahnya lagi, ketidakjujuran ini udah sistematis dan masif atas perintah berasal dari pimpinan/atasan lembaga pendidikannya. Kejujuran yang didengung-dengungkan dan bahkan peserta ujian menuliskan kata kejujuran itu didalam lembar jawaban komputernya, tak lebih cuma cuman tradisi yang dikhianati sendiri. Wajar dan udah sepantasnya bila kemudian kebijakan menghapus unas sebagai penentu kelulusan ini dihapuskan.

Sebagai gantinya, sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan lulus tidaknya peserta didiknya sendiri, dan penilaian kelulusan siswa tidak cuma mengacu terhadap penilaian semua mata pelajaran tapi termasuk tabiat siswa sepanjang menempuh studi. Pesan Anies, pihak sekolah dan guru kudu menjaga mutu penilaian akhir berasal dari peserta didiknya, bersama berdaulat itu bukan artinya kemudian pihak sekolah dan guru sembrono didalam memberikan nilai, yang mutlak lulus. Kedaulatan yang diberikan kudu terlalu menjadi cara awal meningkatkan mutu peserta didik, bukan sebaliknya. Stake holder pendidikan di lembaganya masing-masing kudu mengawal dan ikut menyukseskan penyelenggaraan unas tahun ini menjadi lebih baik, lebih manusiawi seperti yang dicita-citakan bersama.

Hajatan yang kedua adalah SBMPTN. Penulis mengidamkan memfokuskan terhadap program pemerintah didalam menghasilkan calon guru yang berkualitas. Karena ditangan seorang guru yang berkualitaslah, sumber daya manusia (SDM) di negeri ini dipertaruhkan, termasuk berhasil tidaknya unas diatas. Oleh karenanya, penulis menjadi terlalu berkepentingan mengingatkan semua pihak tentang proses SBMPTN ini. Abduhzen (Kompas, 26/1/2015) tak kalah memberikan warning tegas bersama mengutip hasil riset Profesor Beeby terhadap awal tahun 1970-an bahwa persoalan kritis pendidikan di Indonesia di antaranya praktek (mengajar) di kelas yang membosankan. Fakta ini seakan menguat bersama laporan Kemendikbud di tahun 2012 yang lalu, bahwa prestasi guru berasal dari hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) perlihatkan cuma 42,25% guru yang dinyatakan kompeten dan bila dilihat nilai rata-rata guru didalam Uji Kompetensi Guru (UKG) cuman 47,6.

Tak cuma angka-angka tersebut yang menyebabkan miris dunia pendidikan kita, bakal tapi opini yang berkembang belakangan ini, udah berjalan pergeseran dorongan lulusan SMA untuk menjadi seorang guru. Imbas berasal dari ada sertifikasi guru dan dosen, disinyalir pengaruhi paradigma profesi guru yang pertama dan utama yaitu pengabdian (mendidik bersama sepenuh hati) menjadi paradigma mengejar faktor perekonomian, persoalan pengabdian menjadi urusan belakangan. Apalagi, riset Bank Dunia di tahun 2009 – 2011, perlihatkan usaha profesionalisme guru bersama sertifikasi portofolio sepanjang ini tidak berimplikasi terhadap peningkatan mutu guru dan mutu hasil belajar murid. Kegiatan itu cuma memperbaiki ekonomi guru dan meningkatkan minat menjadi guru, tapi tidak berbanding lurus bersama peningkatan profesionalisme dan atau kenerja guru. (M. Abduhzen, 2015).

Kesimpulannya, pengambil kebijakan pendidikan di negeri ini kudu melangkah tegas dan tepat. Diolah berasal dari beraneka sumber, Rochmat Wahab (Rektor UNY) selaku Ketua Panitia Nasional SBMPTN 2015, mengakui bahwa masih bakal mengembangkan seleksi tertentu untuk calon mahasiswa guru. Karena, perihal itu belum mampu ditunaikan untuk tahun ini. Padahal secara terpisah, Kepala Sub-direktorat Pendidikan Tinggi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Al-Humami mengatakan, didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, penguatan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) menjadi keliru satu langkah meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tidak keliru bila kemudian Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo mengatakan, LPTK sebagai pendidik calon guru lewat reformasi dan penguatan kurikulum bakal ditingkatkan bersama mengembangkan seleksi tertentu untuk calon mahasiswa yang mencukupi syarat-syarat sebagai guru.

Cukup banyak kuantitas LPTK di negeri ini, berdasarkan Data Pokok Pendidikan Tinggi Ditjen Pendidikan Tinggi, sampai tahun 2015 terdata ada 4.190 program belajar bidang pendidikan. Jumlah LPTK yang memiliki program belajar pendidikan menggapai 415 LPTK. Maka berasal dari itu, peningkatan mutu pendidikan calon guru lewat penguatan LPTK menjadi perihal yang mutlak, kedepan diinginkan bakal menjamin ketersediaan calon-calon guru bermutu dan terstandarisasi di semua jenjang pendidikan dan di perguruan tinggilah fokus kebijakan ini disandarkan lima tahun ke depan.

• KINERJA GURU DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
• DJ Koh: Smartphone Lipat Samsung Meluncur Tahun ini